Warning RI Cs? Konflik AS-Iran Bisa Picu Krisis Moneter Asia 1997?
Jakarta, CNBC Indonesia -Ancaman krisis energi di dunia semakin tinggi. Ini setelah infrastruktur vital Arab Saudi dihantam serangan Iran.Â
Dalam pernyataan Rabu, kerajaan mengungkap bagaimana "pipa kritis" Arab Saudi ke Laut Merah menderita serangan baru-baru ini yang berdampak pada pemotongn aliran minyak sebanyak 700.000 barel per hari. Ini terkait hantaman rudal ke stasiun pompa pipa Timur-Barat yang merupakan jalur utama ekspor Arab Saudi ke negara lainnya saat Selat Hormuz diblokade Iran.
Tak hanya itu, serangan pada fasilitas produksi Manifa dan Khurais juga telah memangkas output kerajaan sebesar 600.000 barel per hari. Hal ini menambah "luka" pada pasokan energi global.
Fakta baru ini menjadi gangguan pasokan minyak terburuk sejak embargo minyak Arab tahun 1970-an, akibat Perang Yon Kipur, antara Arab dan Israel. Lalu akankah penderitaan ekonomi yang mulai menyebar luas itu, bakal membuat krisis moneter Asia 1997 terulang kembali?
'Hantu' krisis 1997 memang sulit untuk diabaikan. Apalagi geopolitik global membuat mata uang Asia kini berada di bawah tekanan hebat yang memicu risiko arus modal keluar.
Lonjakan biaya energi telah mendorong pemerintah meluncurkan langkah darurat, sementara bank sentral mulai menguras cadangan devisa mereka. Di Thailand, pembuat kebijakan mulai menjatah bensin sementara Filipina telah menyatakan keadaan darurat nasional akibat lonjakan harga bahan bakar di pompa bensin.
Meski demikian seorang peneliti senior di Chatham House, David Lubin, menyatakan walau ada kemiripan, struktur krisis kali ini sepenuhnya berbeda. Karena ekonomi Asia sekarang jauh lebih terlindungi berkat warisan krisis akhir 1990-an.
"Krisis dapat mengambil banyak bentuk, dan bentuk krisis [Iran] ini sangat berbeda," ujarnya dimuat CNBCÂ International Jumat (10/9/2026).
"Krisis 1997 didorong oleh campuran beracun dari nilai tukar tetap, tingkat utang luar negeri jangka pendek yang tinggi, dan tingkat cadangan devisa yang rendah," tambahnya.
Hal sama juga dikatakan manajer investasi pendapatan tetap di Aberdeen Investments, Fesa Wibawa. Ia menambahkan bahwa arsitektur keuangan kawasan ini telah berevolusi secara substansial dengan pasar lokal yang lebih dalam.
"Hal tersebut mengurangi risiko pelarian modal mendadak dan deleveraging paksa yang mendefinisikan krisis 1997," ujar Wibawa.
Financial Shock vs Physical Shock
Brad Setser, peneliti senior di Council on Foreign Relations, menjelaskan bahwa jika krisis 1997 adalah guncangan pada akun finansial. Tapi, krisis saat ini adalah guncangan fisik atau pasokan pada akun berjalan karena terhentinya aliran minyak.
"Satu adalah guncangan finansial, yang lainnya adalah guncangan fisik atau pasokan. Dan bagi ekonomi Asia yang paling parah terkena dampaknya, krisis 97/98 adalah guncangan yang jauh lebih besar," kata Setser.
Blokade efektif di Selat Hormuz saat ini telah mencekik sekitar sepertiga pasokan minyak yang dibutuhkan untuk ekonomi regional. Sultan Ahmed Al Jaber, CEO Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC), menegaskan bahwa meskipun ada pembicaraan gencatan senjata, jalur pelayaran tersebut tetap tidak aman.
"Momen ini membutuhkan kejelasan. Jadi mari kita perjelas: Selat Hormuz tidak terbuka. Akses sedang dibatasi, diberi syarat, dan dikendalikan," tegas Al Jaber.
Benteng Cadangan Devisa
Berbeda dengan kondisi tiga dekade lalu, negara-negara Asia kini memiliki benteng pertahanan yang lebih kuat. Berdasarkan data Federal Reserve AS, cadangan devisa Korea Selatan (Korsel) mencapai lebih dari US$ 400 miliar pada akhir Januari, melonjak drastis dibandingkan saat krisis 1997 yang hanya berkisar US$ 30 miliar hingga US$ 40 miliar.
Direktur China di Eurasia Group, Dan Wang, mengatakan bahwa reformasi nilai tukar telah memperkuat ketahanan kawasan. Karena mata uang kini dibiarkan bergerak lebih bebas untuk menyerap tekanan.
"Selama guncangan minyak ini, cadangan yang cukup, terutama di Thailand dan Filipina, telah menghindari kebutuhan akan kenaikan suku bunga yang agresif untuk mempertahankan mata uang. Masalah yang dihadapi negara-negara tersebut sekarang adalah kemungkinan stagflasi, tetapi sistem keuangan tetap utuh," tutur Wang.
Risiko Stagflasi Mengintai?
Meski begitu kepala ekonom untuk Asia Pasifik di Natixis Bank, Alicia GarcÃa-Herrero, memperingatkan bahwa ruang fiskal saat ini jauh lebih terbatas dibandingkan tahun 1997 karena tingkat utang publik yang sudah tinggi. Indonesia dan Filipina dinilai paling rentan terhadap risiko arus keluar modal dan tekanan pada nilai tukar Rupiah serta Peso.
"Belum ada pelarian modal secara luas yang terlihat. Investor memosisikan diri secara hati-hati di seluruh kawasan daripada panik," jelas GarcÃa-Herrero.
Indonesia sendiri menghadapi tekanan pada anggaran subsidi energi 2026 sebesar Rp 381,3 triliun yang disusun dengan asumsi harga minyak US$ 70 per barel, jauh di bawah harga pasar saat ini yang sempat menyentuh US$ 97 per barel. Rob Subbaraman, kepala ekonom di Nomura Bank, menekankan bahwa deeskalasi harus segera dilakukan sebelum dampak ekonomi menjadi tidak terkendali.
"Jika AS melakukan eskalasi lebih jauh dan/atau menempatkan pasukan di lapangan, lonjakan inflasi awal dapat dengan cepat berubah menjadi guncangan pertumbuhan," kata Subbaraman.
Matt Smith, analis minyak di Kpler, menambahkan bahwa produsen minyak Teluk telah menghentikan sekitar 13 juta barel per hari produksi akibat kekacauan di selat tersebut.
"Selat Hormuz tetap tertutup sampai perkembangan lebih lanjut dengan Iran," pungkas Smith.