5 Fakta Negosiasi Damai AS-Iran: Tuan Rumah Liburkan Kota-Lebanon
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Iran dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat tinggi di Islamabad, Pakistan, pada akhir pekan ini guna merundingkan syarat-syarat gencatan senjata demi mengakhiri perang di Iran. Gedung Putih menyebut pembicaraan ini sebagai proses yang terus berjalan, meski kesepakatan akhir dinilai masih sangat rapuh karena pertempuran masih berkobar di berbagai titik di Timur Tengah.
Mengutip The Hill, juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menyatakan bahwa Presiden Donald Trump meyakini dokumen rencana saat ini merupakan landasan yang bisa dikerjakan untuk mencapai perdamaian abadi. Kelly menegaskan bahwa AS tidak akan melakukan negosiasi melalui pers terkait detail diskusi tersebut.
Berikut sejumlah detail yang diketahui soal persiapan perundingan tersebut dikutip The Hill dan Al Jazeera, Jumat (10/4/2026):
Delegasi
Presiden Trump mengirim delegasi kuat yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance, didampingi penasihat senior Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner. Mengutip Al Jazeera, rombongan ini dijadwalkan tiba di Islamabad pada Sabtu, (11/04/2026), untuk bertemu dengan perwakilan Iran di bawah mediasi Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif.
Kehadiran Vance menjadi sorotan utama karena ia dikenal sebagai sosok yang lebih condong pada kebijakan anti-perang di dalam pemerintahan Trump dibandingkan dengan Witkoff atau Kushner. Vance dipandang sebagai tokoh yang lebih terbuka untuk mengakhiri konflik yang telah menelan ribuan korban jiwa tersebut.
Pihak Iran sendiri dilaporkan akan dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi untuk berhadapan dengan delegasi AS. Ghalibaf merupakan mantan komandan IRGC, sehingga kehadirannya dianggap mewakili kepentingan militer Iran dalam meja perundingan.
Meskipun delegasi sudah disiapkan, pejabat Pakistan memberikan catatan bahwa kepastian kehadiran tetap bergantung pada situasi keamanan saat delegasi mendarat. Hingga saat ini, pejabat dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) belum dikonfirmasi apakah akan bergabung secara langsung dalam pembicaraan tersebut.
Dania Thafer dari Gulf International Forum menyatakan bahwa absennya Israel dalam pembicaraan ini menjadi tantangan struktural yang nyata bagi kesepakatan akhir. Menurut Thafer, Israel sebagai pihak yang terlibat perang harusnya menjadi bagian dari negosiasi agar mereka tidak membantah syarat-syarat yang disepakati nantinya.
Isu Lebanon
Kondisi gencatan senjata saat ini berada di ujung tanduk akibat perbedaan interpretasi mengenai cakupan wilayah serangan, khususnya terkait posisi Israel di Lebanon. Mengutip The Hill, muncul ketidaksepakatan apakah Lebanon termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata, di mana Pakistan mengiyakan namun AS dan Israel membantahnya.
Wakil Presiden Vance menyampaikan kepada wartawan di Hongaria bahwa masalah Lebanon hanyalah kesalahpahaman yang sah dari pihak Iran karena AS tidak pernah menjanjikan hal tersebut. Vance menilai Iran mengira gencatan senjata otomatis mencakup Lebanon, padahal dokumen yang ada tidak menyatakan demikian.
Vance juga menambahkan bahwa Israel sebenarnya bersedia sedikit menahan diri di Lebanon demi memastikan keberhasilan negosiasi yang akan dilakukan di Islamabad. Hal ini dilakukan agar pihak Iran tetap merasa memiliki alasan untuk duduk di meja perundingan tanpa merasa ditekan melalui sekutunya.
Presiden Trump sendiri mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk meminta militer Israel menurunkan intensitas serangan mereka. Mengutip wawancaranya dengan NBC News, Trump menyebut ia meminta Netanyahu untuk lebih bersikap "low-key" agar tidak mengganggu jalannya perundingan.
Netanyahu sendiri merespons dengan menginstruksikan kabinetnya untuk memulai negosiasi langsung dengan Lebanon guna meredam ketegangan di perbatasan utara mereka. Langkah ini diambil setelah serangan besar-besaran Israel ke Lebanon pada hari Rabu lalu memicu ancaman dari Teheran untuk membatalkan seluruh proses diplomasi.
Tarik Ulur 10 Poin Rencana Damai Iran
Negosiasi ini akan berfokus pada 10 poin rencana damai yang diajukan Iran, yang mencakup pencabutan sanksi, penarikan pasukan AS, hingga pengakuan hak pengayaan uranium. Mengutip The Hill, Trump menyebut rencana tersebut sebagai basis yang bisa dikerjakan, namun ia tetap bersikeras pada sejumlah batasan tegas bagi Iran.
Poin-poin tersebut juga menuntut pembebasan aset Iran yang dibekukan serta resolusi PBB yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut bersifat mengikat secara hukum bagi semua pihak. Namun, beberapa poin seperti kompensasi kerusakan perang bagi Iran diprediksi akan ditolak mentah-mentah oleh pejabat pemerintahan Trump.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa posisi Trump tidak berubah, terutama mengenai tuntutan penghentian total pengayaan uranium oleh pihak Iran. Leavitt menyebutkan bahwa penghentian nuklir adalah garis merah yang tidak bisa dinegosiasikan oleh Amerika Serikat dalam pertemuan di Pakistan nanti.
Trump juga sempat memperingatkan melalui media sosial Truth Social bahwa banyak pihak luar yang mencoba mengirimkan daftar kesepakatan palsu kepada publik saat ini. Ia menyebut pihak-pihak tersebut sebagai penipu yang mencoba mengacaukan jalur resmi yang sedang dibangun oleh pemerintahannya.
Sahar Khan dari Institute for Global Affairs berpendapat bahwa saat ini kedua belah pihak sedang menunjukkan posisi maksimalis untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pemenangnya. Namun, Khan menilai jika gencatan senjata dua minggu ini berhasil dipertahankan, maka itu adalah langkah paling penting untuk membangun kepercayaan.
Sengketa Jalur Minyak Selat Hormuz
Isu krusial lainnya adalah penguasaan Selat Hormuz, jalur distribusi 20% minyak dunia yang sempat ditutup oleh militer Iran selama pecahnya peperangan. Mengutip The Hill, Trump sempat melontarkan ide ambisius untuk membentuk "usaha patungan" (joint venture) dengan Iran dalam mengelola keamanan di wilayah tersebut.
Trump menilai pembentukan usaha patungan adalah cara yang indah untuk mengamankan selat dari gangguan pihak-pihak lain yang ingin mengacaukan pasokan energi global. Namun, ide ini segera terbentur oleh kenyataan di lapangan di mana Iran kembali mengancam akan menutup total selat tersebut akibat serangan Israel.
Ketegangan kembali memuncak setelah adanya laporan dari intelijen bahwa Iran mulai memungut biaya tol secara sepihak kepada kapal-kapal tanker yang melintas di sana. Trump memperingatkan dengan keras melalui Truth Social agar Iran segera menghentikan penarikan tarif tersebut secara ilegal sekarang juga.
Presiden Trump menegaskan bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka bagi semua pihak agar gencatan senjata bisa berlanjut ke tahap perdamaian yang permanen. Ia merasa geram jika Iran memanfaatkan situasi perang untuk mendapatkan keuntungan finansial dari kapal tanker yang melintasi jalur perairan internasional tersebut.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membalas bahwa Teheran bisa saja meninggalkan meja perundingan jika Amerika Serikat tetap mendukung agresi militer Israel. Araghchi menuntut AS memilih antara mendukung gencatan senjata yang menyeluruh atau membiarkan perang berlanjut melalui tindakan Israel di Lebanon.
Persiapan Total Tuan Rumah
Pemerintah Pakistan telah menetapkan status libur nasional bagi wilayah Islamabad selama dua hari guna menjamin kelancaran dan keamanan perundingan tingkat tinggi ini. Mengutip Al Jazeera, otoritas setempat mengumumkan bahwa tanggal 9 dan 10 April adalah hari libur publik bagi seluruh layanan kecuali kepolisian dan rumah sakit.
Langkah ekstrem ini diambil karena lokasi perundingan berada di Serena Hotel yang terletak tepat di dalam Zona Merah yang menampung kantor-kantor pemerintahan dan kedutaan. Tamu hotel pun telah diminta untuk mengosongkan kamar sejak Rabu malam demi mengakomodasi delegasi besar dari Washington dan Teheran.
Keamanan di ibu kota Pakistan tersebut kini dalam kondisi siaga satu dengan penutupan jalur-jalur masuk utama menuju kota serta penyegelan total wilayah Zona Merah. Sebanyak 30 tim keamanan khusus dari Amerika Serikat juga dilaporkan telah tiba lebih awal untuk melakukan sterilisasi di lokasi pertemuan.
Perdana Menteri Sharif dijadwalkan akan menjamu kedua delegasi dalam pertemuan pendahuluan yang terpisah sebelum perundingan inti dimulai pada hari Sabtu pagi. Mengutip pejabat setempat, mekanisme perundingan kemungkinan akan dilakukan di ruangan terpisah dengan pejabat Pakistan bertindak sebagai kurir pesan antar kedua belah pihak.
Masood Khalid, mantan Duta Besar Pakistan untuk China, memperingatkan bahwa suasana perundingan telah "diracuni" bahkan sebelum dimulai akibat serangan Israel ke Lebanon. Namun, Khalid melihat adanya tanda-tanda kelelahan dari kedua belah pihak yang bisa menjadi motivasi kuat untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata jangka panjang.