Dolar Rp17.000 di Krisis 98, Begini Menko Era Soeharto Pulihkan Rupiah
Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) di era Presiden Soeharto yakni Ginandjar Kartasasmita membagikan strategi pemerintah saat itu dalam menahan kejatuhan rupiah saat krisis moneter 1998.
Dalam periode tersebut, nilai tukar rupiah sempat terpuruk hingga sekitar Rp16.000-Rp17.000 per dolar AS, jauh dari posisi sebelum krisis di kisaran Rp2.300-Rp2.400.
Ginandjar menegaskan bahwa inti dari krisis saat itu bukan semata persoalan moneter, melainkan runtuhnya kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.
"Dalam setiap krisis, kunci utamanya adalah mengembalikan kepercayaan. Baik kepercayaan pasar terhadap ekonomi maupun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," ujarnya dalam peluncuran buku biografi Ginandjar Kartasasmita: Pengabdian dari Masa ke Masa: Perjalanan, Pergulatan Hidup dan Pemikiran, dikutip Jumat (10/4/2026).
Tekanan terhadap rupiah kala itu dipicu kepanikan pasar yang mendorong pelaku ekonomi berbondong-bondong memborong dolar AS. Kondisi tersebut membuat cadangan devisa terkuras dan memperburuk likuiditas perbankan dalam valuta asing.
"Rupiah jatuh bebas karena pasar benar-benar kehilangan kepercayaan," kata Ginandjar.
Menghadapi situasi tersebut, pemerintah menargetkan penguatan rupiah kembali ke bawah Rp10.000 per dolar AS sebagai level psikologis yang lebih dapat diterima pasar. Namun, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan kebijakan domestik. Ginandjar menekankan pentingnya dukungan internasional untuk memulihkan kredibilitas ekonomi Indonesia.
Pemerintah saat itu menggandeng International Monetary Fund dan World Bank guna memperoleh dukungan devisa di tengah kondisi cadangan yang menipis.
"Cadangan devisa saat itu sangat terbatas karena terus keluar. Kami mendapat dukungan dari IMF dan World Bank, meskipun disertai berbagai persyaratan," ujarnya.
Menurutnya, dukungan tersebut bukan hanya soal tambahan likuiditas, tetapi juga sinyal penting bagi pasar global bahwa Indonesia serius melakukan reformasi ekonomi. Kepercayaan internasional yang kembali terbentuk kemudian membantu menahan laju pelemahan rupiah sekaligus membuka jalan pemulihan secara bertahap.
Selain faktor eksternal, koordinasi kebijakan dalam negeri juga menjadi penentu. Sinergi antara pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dinilai krusial dalam menjaga konsistensi langkah stabilisasi. Upaya lain yang ditempuh adalah penataan sektor perbankan, termasuk penutupan bank-bank bermasalah untuk memulihkan kredibilitas sistem keuangan.
Ginandjar juga menekankan bahwa pencetakan uang bukan solusi dalam situasi krisis kepercayaan. Ia menyebut yang lebih penting adalah memastikan rupiah kembali dipercaya sebagai alat transaksi dan investasi oleh masyarakat.
"Yang paling utama dalam menghadapi krisis moneter apa pun penyebabnya, kalau pemikiran saya, adalah rupiah... Tapi bagaimana mengembalikan kepercayaan rupiah tidak terlalu jatuh," ujarnya.
Strategi tersebut perlahan membuahkan hasil. Dalam kurun sekitar satu setengah tahun, nilai tukar rupiah berhasil menguat kembali ke kisaran Rp7.000-Rp8.000 per dolar AS. Pemulihan ini menjadi salah satu indikator bahwa kepercayaan pasar mulai kembali pulih setelah sempat runtuh pada puncak krisis.
Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa krisis ekonomi pada dasarnya adalah krisis kepercayaan. Oleh karena itu, respons kebijakan harus diarahkan tidak hanya pada stabilisasi angka, tetapi juga pada pemulihan keyakinan publik dan investor terhadap arah ekonomi nasional. Pengalamannya dalam roda pemerintahan pun ditumpahkan dalam buku biografinya tersebut.
"Tadinya hanya sebagai buku saja, saya harapkan menjadi catatan bagi generasi yang akan datang. Catatan mengenai pengalaman-pengalaman masa lalu, pengamatan-pengamatan masa lalu dan masa kini, serta apa-apa yang kita harapkan menjadi perhatian bagi generasi yang akan datang," ujar Ginandjar.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]