Israel Tiba-Tiba Ajak Lebanon Berunding, Mulai Keok Lawan Hizbullah?
Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara mengejutkan menyatakan bahwa pemerintahannya siap untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan Lebanon. Pernyataan ini muncul hanya berselang satu hari setelah serangan udara Israel yang dahsyat menewaskan ratusan orang di Lebanon dan mengancam stabilitas gencatan senjata yang baru saja disepakati antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Mengutip Al Jazeera, Netanyahu mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons atas permintaan dari pihak Lebanon sendiri. Dirinya mengaku telah memberikan instruksi khusus kepada jajaran kabinetnya untuk segera menindaklanjuti rencana perundingan tersebut.
"Mengingat permintaan berulang kali dari Lebanon untuk membuka negosiasi langsung dengan Israel, saya menginstruksikan kabinet kemarin untuk memulai negosiasi langsung dengan Lebanon sesegera mungkin," ujar Netanyahu dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh kantornya pada Kamis, (09/04/2026).
Pemerintah Israel menegaskan bahwa fokus utama dalam dialog tersebut nantinya adalah mengenai pelucutan senjata kelompok pejuang pro-iran Hizbullah serta upaya normalisasi hubungan antara kedua negara tetangga tersebut.
"Negosiasi akan difokuskan pada pelucutan senjata Hizbullah dan menjalin hubungan damai antara Israel dan Lebanon," lanjut Netanyahu dalam keterangannya.
Kabar ini muncul di tengah situasi yang sangat mencekam, di mana serangan Israel ke Lebanon pada hari Rabu sebelumnya telah merenggut lebih dari 300 nyawa.
Ketegangan semakin meningkat karena adanya perbedaan persepsi mengenai cakupan gencatan senjata antara AS-Israel dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan. Israel dan AS bersikeras bahwa Lebanon tidak termasuk dalam pakta damai dua minggu tersebut, sementara Iran dan Pakistan mengklaim sebaliknya.
Sebelum pengumuman Netanyahu mencuat, Presiden Lebanon, Joseph Aoun, menyampaikan bahwa pihaknya memang sedang mengupayakan jalur diplomatik. Aoun menyebutkan bahwa langkah-langkah yang diambil mulai dipandang secara positif oleh aktor-aktor internasional sebagai jalan keluar dari konflik.
Sementara itu, kabinet Lebanon juga telah mengambil langkah tegas dengan memerintahkan pasukan keamanan untuk membatasi kepemilikan senjata di Beirut hanya bagi institusi negara, sebuah peringatan keras yang ditujukan kepada kelompok Hizbullah.
"Tentara dan pasukan keamanan diminta untuk segera mulai memperkuat pengawasan penuh otoritas negara atas gubernuran Beirut dan memonopoli senjata hanya di tangan otoritas yang sah," tegas Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, di akhir rapat kabinet pada hari Kamis.
Presiden Aoun menambahkan melalui unggahan di media sosial X bahwa penghentian kekerasan merupakan satu-satunya jalan bagi keselamatan negara. Dirinya berkomitmen untuk menjaga stabilitas internal Lebanon agar tidak terjerumus ke dalam perang saudara.
"Saya telah mengatakan dan saya ulangi: saya tidak akan membiarkan perselisihan internal terjadi, dan semua orang harus memiliki kepercayaan pada negara dan pasukan sahnya, karena tidak ada keselamatan tanpanya," kata Aoun.
Namun, tawaran negosiasi ini langsung mendapat penolakan keras dari pihak Hizbullah. Anggota parlemen dari kelompok Hizbullah, Ali Fayyad, menegaskan bahwa pihaknya menolak pembicaraan langsung dengan Israel dan menuntut syarat utama sebelum langkah diplomasi lebih lanjut diambil oleh pemerintah.
"Pemerintah Lebanon harus menuntut gencatan senjata sebagai prasyarat sebelum langkah selanjutnya. Posisi pemerintah juga harus memprioritaskan penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon dan kembalinya orang-orang yang mengungsi," pungkas Fayyad.
Senada dengan hal tersebut, seorang sumber resmi melaporkan kepada Al Jazeera bahwa tidak akan ada pembicaraan yang terjadi sebelum gencatan senjata benar-benar diamankan di lapangan. Di sisi lain, Israel terpantau masih terus melanjutkan serangan udaranya ke berbagai wilayah di Lebanon hingga Kamis pagi, yang mengincar petinggi-petinggi Hizbullah.