Airlangga Ungkap Nasib Harga BBM Non Subsidi, Ini Katanya
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, saat ini belum ada rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis non subsidi atau Pertamax Cs.
Menurut Airlangga, dengan pembelian BBM di harga US$ 76 per barel, masih dekat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan tahun 2026 senilai US$ 70 per barel.
"US$ 76 itu masih dekat dengan APBN kita. Jadi untuk ke depan masih aman. Belum ada, belum ada (kenaikan)," kata Airlangga menjawab pertanyaan soal harga BBM Non subsidi, Senin (6/4/2026).
Berkenaan dengan itu, pemerintah pun memastikan tidak akan menaikkan harga BBM subsidi sampai akhir tahun 2026 ini. Ditahannya harga BBM subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat seperti yang diumumkan 31 Maret 2026 lalu.
"Pemerintah dan Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubdi Pertalite dan solar. Nanti pak Menkeu (Purbaya Yudhi Sadewa) menjelaskan selama harga minyak tidak lebih dari US$ 97 average, harga BBM ini bisa kita pertahankan sampai Desember 2026," jelas Airlangga.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah sedang membahas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Non subsidi baik dengan PT Pertamina (Persero) dan juga badan usaha swasta.
"Menyangkut dengan harga BBM non-subsidi, kita lagi melakukan pembahasan. Nah pembahasan ini sudah tentu melibatkan juga adalah badan swasta lainnya, dan sampai dengan sekarang kita lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana," terang Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (6/4/2026).
Sayangnya Menteri Bahlil belum bisa menegaskan kapan pembahasan akan selesai. Yang terang, ia berjanji akan mengumumkan hasil dari pembahasan dari harga BBM non subsidi tersebut.
"Nah tunggu sampai selesai, saya akan kabari. Yang jelas bahwa pemerintah sangat memahami kondisi yang hari ini masyarakat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Baik itu yang untuk subsidi maupun non-subsidi, ya," tegas Bahlil.
(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]