Juru Nego Arab Tiba-Tiba Temui Iran, Minta Ikut Atur Selat Hormuz
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Oman dan Iran menggelar pertemuan tingkat tinggi untuk membahas kelancaran transit kapal di Selat Hormuz. Langkah ini diambil di tengah blokade efektif yang dilakukan Teheran terhadap jalur air vital tersebut sebagai respons atas perang Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran.
Kementerian Luar Negeri Oman melaporkan bahwa pembicaraan tersebut dilakukan pada tingkat wakil menteri luar negeri guna membahas berbagai opsi untuk memastikan kelancaran jalur bagi kapal-kapal yang melintas. Mengutip laporan Al Jazeera, pertemuan tersebut berlangsung pada Minggu (5/4/2026) setelah sebelumnya diawali dengan koordinasi teknis di tingkat sekretaris jenderal kementerian luar negeri kedua negara.
Pihak kementerian menyatakan bahwa pertemuan ini dihadiri oleh para spesialis dari kedua belah pihak untuk merumuskan solusi di tengah situasi kawasan yang kian memanas.
"Berbagai opsi yang memungkinkan telah didiskusikan mengenai jaminan kelancaran perlintasan melalui Selat Hormuz selama keadaan yang disaksikan di wilayah tersebut saat ini. Selama pertemuan tersebut, para ahli dari kedua belah pihak mempresentasikan sejumlah visi dan proposal yang akan dipelajari," tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Oman.
Data pelacakan dari jurnal pelayaran Lloyd's List menunjukkan tiga kapal Oman, yang terdiri dari dua kapal tanker minyak super besar dan satu pengangkut gas alam cair (LNG), mulai melintasi Selat Hormuz di luar koridor yang disetujui Iran. Iring-iringan kapal tersebut dilaporkan berlayar sangat dekat dengan pantai Oman, sebuah pergerakan yang dianggap tidak biasa di tengah blokade laut.
Upaya diplomasi ini menyusul pernyataan pejabat Iran pada Kamis lalu yang menyebutkan bahwa Teheran sedang menyusun protokol bersama Oman untuk memantau lalu lintas di selat tersebut. Selat Hormuz merupakan titik sumbat kritis bagi pasokan energi global, di mana sekitar seperlima dari total pasokan minyak dunia bergantung pada jalur ini.
Sejak perang pecah pada 28 Februari, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) telah membatasi akses secara ketat dan hanya mengizinkan kapal-kapal tertentu, seperti yang terkait dengan Pakistan, Prancis, dan Turki, untuk melintas. Akibat kebijakan ini, sekitar 3.000 kapal lainnya dilaporkan terdampar dan tidak dapat melanjutkan perjalanan.
Situasi ini memicu kemarahan global, terutama dari Washington, mengingat gangguan di Hormuz telah menyuntikkan volatilitas ekstrem ke pasar energi dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui unggahan di media sosial pada akhir pekan ini bahkan melayangkan ancaman keras jika jalur tersebut tidak segera dibuka.
"Presiden Donald Trump mengancam akan melepaskan 'semua neraka' jika jalur tersebut tidak dibuka pada hari Senin," tulis laporan tersebut menggambarkan ketegangan yang memuncak.
Di sisi lain, upaya de-eskalasi regional terus dilakukan oleh sejumlah negara, termasuk Mesir. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty dilaporkan telah melakukan panggilan telepon terpisah dengan Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi untuk membahas proposal perdamaian.
Namun, pengamat internasional menilai peluang solusi diplomatik saat ini masih sangat tipis kecuali ada kompromi besar dari pihak-pihak yang bertikai. Amin Saikal, seorang profesor emeritus di Australian National University, memperingatkan dampak mengerikan jika perang terus meluas ke seluruh kawasan.
"Perluasan perang akan menjadi neraka bagi seluruh kawasan. Harus ada semacam penyelesaian yang dirundingkan. Namun pada tahap ini, pintu untuk solusi diplomatik tampaknya sangat sempit, kecuali Presiden Trump memutuskan bahwa konflik ini telah menyebabkan begitu banyak masalah baginya di dalam negeri maupun internasional, sehingga ini benar-benar waktu yang tepat untuk mencapai kompromi dengan pihak Iran," ujar Saikal.
(tps) [Gambas:Video CNBC]