MARKET DATA

Terungkap! Warga Jakarta Pusat Paling Banyak Tak Punya Rumah

Chandra Dwi Pranata,  CNBC Indonesia
01 April 2026 18:25
Konferensi pers terkait penyelesaian hunian kumuh di sekitar Stasiun Pasar Senen di BP BUMN, Rabu (1/4/2026). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)
Foto: Konferensi pers terkait penyelesaian hunian kumuh di sekitar Stasiun Pasar Senen di BP BUMN, Rabu (1/4/2026). (CNBC Indonesia/Chandra Dwi Pranata)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Pusat Stastistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum memiliki rumah, sehingga backlog perumahan pun masih cukup tinggi.

Amalia menjelaskan, penduduk yang belum memiliki rumah masih mencapai sekitar 13%, di mana Jakarta menjadi yang paling tinggi yakni hingga 40,59%.

"Secara nasional, backlog perumahan atau jumlah persentase penduduk yang tidak memiliki rumah mencapai 13%, itu yang paling tinggi kalau kita bandingkan antar provinsi adalah DKI Jakarta yang backlog ketidakmemilikan perumahannya itu mencapai 40,59%," kata Amalia dalam konferensi pers di BP BUMN, Rabu (1/4/2026).

Ia merinci, di Jakarta, kawasan yang masih cukup tinggi backlog-nya yakni berada di Jakarta Pusat yang mencapai 55,83%. Artinya, ada sebanyak 146.729 rumah tangga di Jakarta Pusat yang belum memiliki rumah.

Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.
Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.
Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.
Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.Foto: Muhammad Luthfi Rahman
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

"Kalau kita bedah lagi, di antara kota-kota yang ada di Jakarta, yang paling tinggi backlog-nya adalah ternyata di Jakarta Pusat, di mana sebanyak 55,83% dari rumah tangga di Jakarta Pusat tidak memiliki rumah dengan status milik sendiri atau dengan kata lain sekitar 146,729 rumah tangga di Jakarta Pusat belum memiliki rumah," jelasnya.

Oleh karena itu, perlu dilakukan intervensi agar masyarakat, terkhusus di Jakarta Pusat bisa mendapatkan rumah

"Ini perlu adanya intervensi oleh pemerintah, dan saat ini tengah dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, agar semakin tepat sasaran, dan tentunya masyarakat mendapatkan tempat tinggal sendiri," terangnya.

(chd/wur) Add as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Muncul Usulan Warga Ber-KTP Jakarta Tinggal di Jabar 'Dinaturalisasi'


Most Popular
Features