Kerja dari Kantor Cuma 3 Hari, Bos BKN: Hemat BBM-Produktivitas Naik
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan, penerapan kebijakan bekerja dari kantor hanya tiga hari di instansinya selama ini telah membuahkan manfaat yang banyak dan memberi hasil kerja yang sangat baik.
Ia mengatakan, dampak positif dari penerapan work from anywhere atau WFA selama dua hari di BKN itu mulai dari menghemat biaya transportasi seperti BBM, bekerja lebih efektif dan efisien, hingga meningkatnya produktivitas pegawai.
"Kawan-kawan itu tidak perlu lagi keluar biaya transport, tidak perlu beli bensin, tidak perlu bayar tol selama dua hari itu, dan juga tidak keluar waktu untuk berangkat maupun pulang kantor, jadi bisa bekerja lebih produktif," kata Zudan di akun instagram BKN, dikutip Rabu (25/3/2026).
Karena besarnya manfaat WFA di BKN yang dilakukan pada Senin dan Rabu, serta bekerja dari kantor hanya pada Selasa, Kamis, dan Jumat, banyak instansi tempat bekerja ASN, termasuk PNS lainnya, yang kata Zudan ingin turut menerapkan kebijakan serupa.
"Banyak yang bertanya kepada saya bagaimana cara BKN menyelenggarakan work from anywhere seminggu dua hari atau masu kantor tiga hari saja," tutur Zudan.
Meski begitu, ia menekankan, setidaknya ada tiga faktor yang membuat WFA di BKN berjalan efektif, pertama karena karakter pekerjaan BKN yang 95% fokus tugasnya melayani para ASN.
Kedua, di BKN dalam setahun telah membuat pelayanan bagi para ASN itu full digital, jadi sistem pelayanan BKN sepenuhnya berbasis digital sehingga bisa diurus atau bisa dilayani dari manapun.
Faktor ketiga, BKN kata dia telah menerapkan sistem E-Kinerja harian, sehingga 3.400 pegawai BKN semuanya mengisi E-Kinerja harian setiap hari.
"Jadi kami menyiapkan perangkatnya sehingga kami bisa bekerja dari mana pun, yang jelas kami bekerja lebih efisien, lebih efektif, dan produktivitasnya meningkat," ucap Zudan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah kini tengah merumuskan kebijakan bekerja dari rumah alias WFH satu hari dalam sepekan untuk sejumlah sektor usaha. Ada kriteria khusus sektor usaha yang tak bisa menerapkan WFH, di antaranya ialah sektor usaha yang bersinggungan langsung dengan bidang pelayanan publik.
"Ini berlaku untuk ASN (aparatur sipil negara) dan juga sebagai imbauan bagi swasta, khususnya yang tidak terkait pelayanan publik," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.
Pemberlakuan kebijakan WFH ini rencananya akan dilaksanakan sesudah libur Lebaran 2026. Teknis penerapannya saat ini masih dikaji di Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.
"Akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan melakukan," tegas Airlangga.
Di lain kesempatan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan ini juga akan diberlakukan untuk bidang usaha tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh.
"Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut," kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu lalu.
Kebijakan WFH ini merupakan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna sebelum Lebaran 2026 sebagai upaya mendorong efisiensi di lingkungan kerja, termasuk mengurangi kebutuhan BBM di tengah memanasnya tensi perang Timur Tengah, antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
"Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang kabinet paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama mengefisienkan diri kita dalam hal bekerja," ujar Prasetyo.
Meski begitu, ia menekankan bahwa kebijakan ini dirancang bukan karena pasokan BBM di Indonesia terganggu. "Sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insya Allah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman," tegasnya.
(arj/haa) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]