Prabowo: Batas Defisit 3% APBN Tidak Diubah Kecuali Krisis Besar
Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk mempertahankan batas defisit anggaran sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Tahun ini defisit APBN ditetapkan 2,68% PDB.
"Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti Covid-19," kata Prabowo, dikutip dari siaran pers Senin (16/3/2026).
"Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya," tambahnya.
Batas defisit APBN sudah ditetapkan sejak tahun 2000. Pemerintah sempat sekali mengubahnya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ketika pandemi Covid-19. Kebijakan terkait hal ini akan menarik perhatian investor sebab menjadi bentuk disiplin fiskal.
Menurut Prabowo, banyak negara lain telah meninggalkan target ketat defisit anggaran. Ia mengatakan Indonesia dulu mengacu pada aturan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3% dari PDB, meskipun kini banyak negara di kawasan itu kini tidak lagi mematuhinya.
Meski demikian, Prabowo menolak gagasan sejumlah pemikir ekonomi yang mendorong pertumbuhan dengan menambah utang besar-besaran. Ia mengatakan sejak kecil dididik oleh orang tuanya untuk percaya bahwa pengeluaran harus disesuaikan dengan kemampuan.
"Jangan membelanjakan lebih dari yang kita hasilkan," kata Prabowo. "Itu adalah prinsip dasar kehidupan untuk bisa bertahan."
Prabowo juga menilai Indonesia lebih beruntung dibanding banyak negara lain karena memiliki sumber daya alam seperti sawit dan batu bara yang masih relatif murah dan dapat menjamin ketahanan nasional. Di saat yang sama, pemerintah akan terus mengembangkan panas bumi, tenaga surya, tenaga air, serta biofuel sebagai sumber energi alternatif.
"Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien," ujar Prabowo. "Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar."
(mij/mij) Addsource on Google [Gambas:Video CNBC]