BGN: Program MGB Bukan Ladang Bisnis
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal tidak dirancang sebagai program bisnis. Program ini, kata dia, lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, khususnya kelompok miskin.
Menurut Nanik, gagasan tersebut bermula dari pengalaman pribadi Prabowo pada 2012 ketika melihat langsung kondisi warga di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saat itu, Prabowo menyaksikan warga mengais sisa makanan dari buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dimakan kembali bersama keluarga mereka.
"Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat terutama anak-anak mendapatkan makanan yang layak. Jadi Pak Prabowo itu menganggap Program MBG itu bukan orientasi bisnis," ujar Nanik dalam keterangannya, dikutip Minggu (8/3/2026).
Nanik menjelaskan, sejak awal program MBG dirancang sebagai bentuk investasi sosial dan kemanusiaan. Pada tahap awal pelaksanaannya, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG, dengan prioritas kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.
Kebijakan tersebut, menurut Nanik, dimaksudkan agar lembaga-lembaga sosial yang selama ini membantu masyarakat juga mendapat dukungan untuk memperbaiki fasilitas mereka.
"Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT. Tetapi, harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun itu ada syaratnya; harus yayasan pendidikan, sosial, keagamaan. Mengapa? Karena waktu itu Pak Prabowo berpikir bahwa yayasan-yayasan ini sudah kerja membantu negara, tapi enggak punya uang sehingga diharapkan kalau ada insentif itu bisa digunakan untuk membenahi pondoknya, membenahi sekolahnya, karena makannya kan sudah dapat dari negara," kata dia.
Namun dalam perkembangannya, BGN menemukan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan yayasan hanya untuk mengelola dapur MBG. Bahkan, ada yang mengoperasikan lebih dari satu dapur sekaligus dengan orientasi bisnis.
"Tetapi, hal di luar dugaan terjadi. Sampai bulan Juni, Juli, itu masih on track lah. Kebanyakan adalah yayasan-yayasan yang benar-benar pure yayasan. Tapi begitu Pak Presiden juga karena nggak enak selalu di jalan, 'Pak, kapan MBG? Kapan MBG?' Akhirnya target sangat tinggi sekali, muncullah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur," ungkapnya.
Nanik menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sekaligus menyimpang dari semangat awal program. Dalam sejumlah kasus, pengelolaan dapur lebih berorientasi pada keuntungan sehingga fasilitas dan standar operasional kurang diperhatikan.
"Secara kepemilikan, dapur ini membuat orang iri karena munculnya bukan oleh yayasan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok Yayasan karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis," lanjut Nanik.
Karena itu, BGN menegaskan akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh mitra penyelenggara program MBG. Kontrak kerja sama dengan mitra, menurut Nanik, pada dasarnya hanya berlaku satu tahun dan hanya bisa diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.
"Mereka lupa, mereka hanya kontrak satu tahun yang bisa diperpanjang. Artinya, sewaktu-waktu kita bisa sudahi kerja sama dengan mereka. Kita akan luruskan lagi ke khitahnya bahwa MBG bukan bisnis, tapi MBG adalah program kemanusiaan, investasi sosial. Kalau ada yang otaknya cuma mikir duit, nanti kita hapus. Ada saatnya pasti mereka akan habis karena akan kita evaluasi, evaluasi, evaluasi terus," tegasnya.
Di sisi lain, Nanik juga mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menjalankan program sesuai pedoman teknis dan standar operasional yang telah ditetapkan.
"Tapi kalian sebagai kepala SPPG berjalanlah di koridor yang benar. Jalankan juknis, jalankan SOP," pungkas dia.
Â
(luc/luc) Addsource on Google [Gambas:Video CNBC]