Jawab Fitch, Purbaya: Mereka Pikir Mungkin Menkeu Gak Bisa Ngitung

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjawab penilaian lembaga rating internasional Fitch Ratings terhadap Indonesia yang dipublikasikan beberapa hari lalu.

Menurut Purbaya, outlook atau prospek peringkat utang Indonesia yang dipangkas menjadi negatif karena program pemerintah tidak tersampaikan dengan baik.

"Mungkin karena pemerintahan baru Menkeu baru jadi mereka mungkin sangsi. Jangan-jangan Menkeu gak bisa hitung. Jadi itu mungkin kesalahan saya gak pernah keluar negeri," jelasnya dalam konferensi pers, Jumat (6/3/2026).

"Tadinya saya pikir kalau belum tumbuh 6% saya gak usah ke luar negeri tapi saya salah, kayaknya harus ke luar negeri April," ujarnya.

Baca: Purbaya Umumkan APBN Februari 2026 Defisit Rp135,7 T

April merupakan agenda pertemuan IMF-World Bank di Washington DC Amerika Serikat. Indonesia merupakan salah satu anggota yang seharusnya hadir bersama perwakilan negara lain.

Dalam laporan Fitch, peringkat surat utang Indonesia tetap dipertahankan di BBB atau masih berada pada kategori investment grade.

Dalam penilaian terbarunya, Fitch menilai perubahan outlook tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta berkurangnya konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan Indonesia.

Sorotan mereka mengarah pada risiko pelonggaran kebijakan yang terlalu agresif di tengah ambisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, potensi tekanan pada fiskal, sentimen investor, hingga cadangan eksternal.

"Sorotan mereka kan pendapatan pajak bea cukai yang lain-lain katanya berisiko karena tahun lalu lebih rendah dari sebelumnya tapi kita pastikan ini akan membaik tahun ini," ujarnya.

Baca: Bos Pajak Jawab Keraguan Fitch: Setoran Februari 2026 Tumbuh 30,2%

Adapun penerimaan negara mencapai Rp358 triliun (tumbuh 12,8%), dengan pajak sebagai pendorong utama dengan pertumbuhan 30,4% menjadi Rp 245,1 triliun.

Sementara itu belanja negara mencapai Rp493,8 triliun atau tumbuh 41,9% dengan porsi terbesar belanja pemerintah pusat Rp346,1 triliun atau tumbuh 63,7%.

Dengan demikian, defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Februari 2026 sebesar Rp 135,7 triliun atau 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pembiayaan tercatat sebesar Rp164,2 triliun.

(mij/mij) Add as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]