RI Akan Berlakukan Biodiesel B50, Produksi Sawit Harus Dinaikkan
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah akan segera mengimplementasikan program bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak kelapa sawit sebesar 50% atau B50. Salah satu strategi untuk menyukseskan program tersebut adalah dengan meningkatkan produksi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) di dalam negeri.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat produksi CPO di Indonesia cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir, yakni di kisaran 48 juta ton sampai 51 juta ton. Di sisi lain, konsumsi CPO di dalam negeri juga terus meningkat, terutama semenjak ada program mandatori biodiesel.
Sebagai gambaran, pada 2023 lalu konsumsi CPO untuk biodiesel sudah melebihi konsumsi untuk pangan. Kemudian, ketika B40 diimplementasikan, konsumsi CPO untuk mendukung program tersebut mencapai lebih dari 12 juta ton. Apabila B50 diterapkan, maka kebutuhan CPO untuk biodiesel akan naik menjadi sekitar 16 juta ton. Imbasnya, Indonesia mesti mengorbankan ekspor CPO demi memenuhi kebutuhan program prioritas di dalam negeri.
Maka dari itu, untuk menjalankan program B50, mau tidak mau produksi CPO nasional harus ditingkatkan. Kalau tidak, maka ekspor CPO akan kembali dikorbankan atau melanjutkan tren penurunan.
"Ketahanan energi harus dijaga energi hilir juga harus dijaga. Mau tidak maunya dikorban adalah ekspor. Kalau ekspornya turun, pendapatan pungutan ekspor juga turun. Pungutan ekspor padahal selama ini pungutan ekspor itulah yang digunakan untuk subsidi biodiesel," ujar Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Mukti Sardjono dalam Energy Forum B50 Edition, ditulis Jumat (6/3/2026).
Sejauh ini, kendala dalam meningkatkan produksi berkaitan dengan ketersediaan lahan yang dibatasi oleh moratorium atau larangan penambahan lahan sawit baru. GAPKI juga menyebut, pemerintah aktif melakukan upaya peningkatan produktivitas melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR) sejak 2015-2016 lalu dengan menargetkan 180.000 hektare (Ha) per tahun.
Mukti juga menyarankan kepada pemerintah untuk menyediakan area khusus yang ditujukan untuk produksi sawit terkait program B50. Lahan tersebut bisa dikelola oleh BUMN. Hal ini dilakukan supaya program tersebut tidak mengganggu kebutuhan CPO untuk sektor pangan maupun ekspor.
"Jadi itu tidak akan mempengaruhi terhadap kebutuhan pangan, kebutuhan ekspor. Jadi bukalah moratorium terlebih, dibuka tapi khusus untuk BUMN," katanya.
Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha mengatakan, pihaknya menyadari bahwa implementasi B50 menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah dari sisi ketersediaan CPO sebagai bahan baku.
DEN menilai, penambahan lahan sawit baru tentu sudah tidak memungkinkan mengingat adanya kebijakan moratorium. Oleh karena itu, DEN berfokus pada aspek peningkatan produktivitas pada kebun sawit yang sudah ada.
Di sini, terdapat fakta bahwa sekitar 40% lahan sawit di Indonesia dikelola oleh petani rakyat. Namun, produktivitas kebun rakyat masih kalah jauh dibandingkan perusahaan besar. Alhasil, diperlukan jalan keluar supaya perkebunan sawit milik petani rakyat bisa lebih produktif.
"Kalau misalkan ini (kebun sawit rakyat) bisa digarap dengan baik, lahan-lahan yang dimiliki oleh rakyat tadi yang jumlahnya cukup besar, itu saya pikir mempunyai kontribusi yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan ya, untuk memproduktivitasnya supaya lebih tinggi," ungkap dia.
Anggota DEN, Fadhil Hasan menambahkan, di samping fokus meningkatkan produksi CPO sebagai bahan baku biodiesel, program B50 juga baru akan berhasil jika ada peningkatan kualitas bahan bakar nabati atau biofuel. Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi antara Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) sebagai penyedia biodiesel dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang mewakili produsen kendaraan.
Selain itu, peningkatan produksi CPO juga perlu dibarengi oleh upaya penyediaan infrastruktur energi seperti kilang minyak yang akan memproses pencampuran solar dengan biodiesel. Proyek RDMP Pertamina di Kalimantan Timur diharapkan menjadi penopang kesuksesan program B50.
"Dengan beroperasinya RDMP di Kalimantan itu, Kalimantan Timur itu, memang secara hitung-hitungan itu sudah berlebih gitu," jelas dia.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno menyatakan, untuk mendukung program B50 tanpa mengorbankan ekspor, maka Indonesia perlu meningkatkan produksi sawit. Namun, Indonesia harus hati-hati karena jika produksi sawit ditingkatkan melalui ekspansi, maka akan muncul kebutuhan pembukaan lahan baru.
Pembukaan lahan baru tentu menimbulkan sejumlah persoalan. Di antaranya adalah konflik penggunaan lahan, potensi deforestasi, dan penurunan fungsi kawasan hutan. Eddy pun menyebut, saat ini Indonesia memiliki 124 juta Ha hutan, namun yang terindikasi benar-benar masih hutan alami hanya sekitar 86 juta Ha.
"Tetapi, implikasinya itu kita mengorbankan ekspor apakah kemudian kita harus meningkatkan produksi di dalam negeri, sehingga nanti harus mengorbankan lahan ya. Kalau tidak bisa melakukan intensifikasi terus kemudian juga apakah kapasitas kilang kita kemudian siap atau tidak nah. Ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan," pungkas dia.
(dpu/dpu) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]