Trump Terus Turunkan "Hujan" Rudal ke Iran, AS Siapkan Invasi Darat?
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketegangan militer antara Amerika Serikat (AS) dan Iran memasuki fase kritis setelah pemerintahan Presiden Donald Trump meluncurkan "Operasi Epic Fury". Serangan udara dan laut besar-besaran yang menyasar objek-objek di wilayah Iran tersebut kini memicu spekulasi global mengenai kemungkinan adanya pengiriman pasukan darat atau boots on the ground oleh Washington.
Hingga Rabu (4/3/2026), dampak serangan dilaporkan sangat masif. Bulan Sabit Merah Iran mencatat sedikitnya 787 orang tewas, termasuk insiden jatuhnya bom di sebuah sekolah dasar perempuan di Minab yang menewaskan 165 siswi.
Di sisi lain, enam tentara AS tewas dan 18 lainnya luka-lukas akibat serangan balasan proyektil Iran yang menyasar aset AS di kawasan Teluk. Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengonfirmasi adanya kebocoran pertahanan udara yang menyebabkan jatuhnya korban di pihak militer Amerika.
"Anda memiliki pertahanan udara dan banyak (proyektil) yang datang, dan kita menembak jatuh sebagian besar dari itu. Namun sekali-sekali, mungkin ada satu-kami menyebutnya 'squirter'-yang berhasil lolos, dan dalam kasus khusus ini, ia menghantam pusat operasi taktis," ujar Hegseth.
Terkait potensi eskalasi ke invasi darat, Presiden Donald Trump tidak memberikan jawaban pasti namun tetap membuka semua opsi. Saat ditanya apakah ia akan mengirimkan pasukan infanteri ke Iran, Trump menyatakan telah membuka opsi ini
"Saya tidak akan pernah mengatakan tidak pernah. Kita akan melakukan apa pun yang diperlukan," tuturnya.
Secara hukum, langkah militer ini memicu perdebatan mengenai status "perang" tanpa mandat Kongres. David Schultz, profesor ilmu politik dari Hamline University, menjelaskan kepada Al Jazeera bahwa Pasal I Konstitusi AS memberikan wewenang deklarasi perang kepada Kongres, namun Pasal II memberikan wewenang panglima tertinggi kepada Presiden untuk merespons ancaman.
"Saya berpendapat jika kita melihat sejarah AS, sebagian besar konflik bukanlah perang yang dinyatakan secara resmi, tetapi presiden telah menyeret kita ke dalamnya," jelas Schultz.
Paul Quirk, profesor dari University of British Columbia, menambahkan bahwa status aksi ini bergantung pada durasi. Bila berjalan sangat lama, aksi ini akan digolongkan sebagai perang.
"Orang Amerika akan menyebutnya serangan jika singkat. Tetapi jika berlanjut selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, maka itu menjadi perang dalam praktiknya," kata Quirk.
Pemerintah AS berdalih serangan ini bertujuan menghancurkan program nuklir Iran. Trump secara terbuka menyatakan bahwa tujuan dari serangan ini adalah untuk melenyapkan program nuklir Iran sekali dan untuk selamanya." Selain itu, Trump menyerukan rakyat Iran untuk "mengambil alih pemerintahan" dan "merebut kendali atas nasib Anda."
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengklaim serangan dilakukan secara preemtif untuk melindungi pasukan AS dari rencana balasan Iran atas tindakan Israel.
"Kami tahu akan ada tindakan Israel... dan kami tahu jika kami tidak secara preemtif mengejar mereka sebelum mereka meluncurkan serangan itu, kami akan menderita korban yang lebih tinggi," ungkap Rubio.
Namun, pengamat militer memperingatkan risiko besar jika AS benar-benar melakukan invasi darat. Analis dari Stimson Center, Christopher Preble, menekankan bahwa Iran jauh lebih luas daripada Irak.
"Perbedaannya, jika Anda membandingkan Iran dengan Irak pada tahun 2003, adalah bahwa Iran merupakan negara yang tiga hingga empat kali lebih besar. Itu akan membuat misi AS di Irak terlihat sederhana sebagai perbandingan. Dan tentu saja, misi Irak tidaklah sederhana," tegas Preble.
(tps/luc) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]