MARKET DATA

IUPK Akan Diperpanjang Hingga Seumur Tambang, Bos Freeport Buka Suara

Verda Nano Setiawan,  CNBC Indonesia
19 February 2026 19:20
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas memberikan paparan dalam ESG Sustainbility Forum 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Foto: Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas memberikan paparan dalam ESG Sustainbility Forum 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas buka suara terkait penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berisi tentang perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI setelah 2041 hingga selama umur sumber daya tambangnya.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung pada Rabu, 18 Februari 2026 di Washington, D.C., Amerika Serikat, dan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

MoU ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Freeport-McMoRan Inc. yang diwakili President and CEO Kathleen Quirk, serta PT Freeport Indonesia yang diwakili Presiden Direktur Tony Wenas.

Tony menegaskan bahwa MoU ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang di tambang Grasberg setelah 2041.

"Kesepahaman ini merupakan langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan operasi dan investasi jangka panjang dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail untuk meningkatkan cadangan dan menjaga kesinambungan produksi setelah 2041," kata Tony dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

Salah satu poin penting dalam MoU ini adalah penambahan kepemilikan Pemerintah Indonesia di PTFI sebesar 12% pada 2041.

"MoU ini juga memastikan penambahan kepemilikan Indonesia di PTFI sebesar 12% pada 2041," ujarnya.

Menurutnya, dengan skema ini, keberlanjutan kontribusi PTFI kepada negara, khususnya masyarakat Papua akan terus terjaga.

Ia pun mengungkapkan, dengan asumsi harga komoditas saat ini, penerimaan negara diperkirakan dapat mencapai sekitar US$6 miliar atau Rp90 triliun per tahun, termasuk sekitar Rp14 triliun untuk pemerintah daerah.

Selain itu, keberlanjutan sekitar 30 ribu tenaga kerja tetap terjaga, serta program pengembangan masyarakat diproyeksikan mencapai sekitar Rp2 triliun per tahun.

"Keseluruhan ini adalah sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujarnya.

(wia) Add as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Nambah Lebih 10% Saham di Freeport, BUMD Papua Akan Kebagian Jatah


Most Popular
Features