IMF Tiba-Tiba Warning China, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter Internasional (IMF) melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan ekonomi China. Kebijakan pemerintah Xi Jinping dinilai memicu pemborosan di dalam negeri dan kerugian di luar negeri.
Dalam laporan terbarunya, IMF mendesak Beijing untuk segera melakukan reorientasi kebijakan dengan mengadopsi model ekonomi yang berbasis pada pengeluaran konsumsi domestik. IMF menyatakan bahwa transisi menuju model pertumbuhan yang dipimpin oleh konsumsi harus menjadi prioritas utama bagi otoritas China.
Pernyataan tersebut dirilis Rabu bersamaan dengan tinjauan tahunan mengenai kondisi ekonomi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut. "Transisi menuju model pertumbuhan yang dipimpin oleh konsumsi harus menjadi prioritas utama," tegas para direktur eksekutif IMF dalam pernyataan resminya dikutip Bloomberg dan dilaporkan Straits Times, Kamis (19/2/2026).
Dalam tinjauan tersebut, IMF menyoroti besarnya surplus neraca berjalan China yang memberikan dampak negatif terhadap mitra dagang. IMF menyebutkan bahwa kelebihan tersebut sebagian besar berasal dari lonjakan ekspor yang didorong oleh depresiasi riil mata uang Yuan atau Renminbi (RMB) terhadap inflasi.
Peringatan mengenai dampak luapan ekonomi ini sejalan dengan penilaian ekonom Goldman Sachs pada November lalu yang menyatakan bahwa perluasan kapasitas ekspor China merupakan dampak negatif neto bagi ekonomi global lainnya. Bahasa yang digunakan IMF juga mencerminkan kritik lama dari Amerika Serikat (AS) dan negara-negara maju lainnya terhadap kebijakan perdagangan Beijing.
Namun, perwakilan China di dewan eksekutif IMF, Zhang Zhengxin, membantah kritik tersebut dalam sebuah pernyataan terpisah. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekspor negaranya pada tahun 2025 didorong oleh inovasi dan efisiensi, bukan sekadar pelemahan mata uang atau kebijakan yang merugikan negara lain.
"Pertumbuhan ekspor tahun 2025 terutama didorong oleh daya saing dan kapasitas inovasinya, serta adanya percepatan pengiriman barang akibat kebijakan perdagangan Washington," ujar Zhang Zhengxin menanggapi kritik tersebut.
Perubahan Besar Kebijakan China
Secara keseluruhan, dewan eksekutif IMFÂ menyerukan perubahan besar dalam kerangka kebijakan China. Seruan ini muncul hanya beberapa minggu sebelum pertemuan tahunan Kongres Rakyat Nasional, di mana target ekonomi spesifik untuk tahun 2026 akan diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
"Reorientasi model pertumbuhan China memerlukan transformasi kebijakan ekonomi dan budaya yang signifikan," kata IMF.
Mereka menyerukan respons yang lebih komprehensif dan kuat yang menggabungkan peningkatan dukungan kebijakan makroekonomi dengan reformasi struktural. Selain langkah-langkah ekspansif seperti stimulus fiskal, IMF menyatakan bahwa pendanaan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk menangani masalah properti yang belum selesai di pasar yang sedang lumpuh.
"Hal ini dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan konsumen yang saat ini sedang merosot," tambahnya.
Setelah mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5% pada tahun 2025, IMF memproyeksikan ekspansi ekonomi China akan melambat menjadi 4.5% pada tahun 2026. Banyak ekonom memperkirakan Beijing akan menetapkan target pertumbuhan tahun 2026 di kisaran 4.5% hingga 5% pada bulan Maret mendatang.
IMF juga menyoroti ketidakseimbangan eksternal yang meningkat tajam, di mana surplus neraca berjalan China diperkirakan mencapai 3.3% dari PDB untuk tahun 2025. Angka ini lebih dari dua kali lipat dari proyeksi sebelumnya yang hanya 1.5%.
Berdasarkan perhitungan Bloomberg, surplus tersebut bahkan mencapai 3.7% dari PDB pada tahun 2025. Hal ini didorong oleh rekor kelebihan ekspor atas impor sebesar US$ 1.2 triliun (Rp 20.160 triliun).
IMF menyarankan agar China menerapkan fleksibilitas nilai tukar yang lebih besar karena Yuan diperkirakan mengalami undervalued sekitar 16%. Staf IMF mencatat bahwa pelemahan Yuan memberikan keuntungan bagi barang-barang China di luar negeri sementara impor di dalam negeri tetap lesu.
Terkait kebijakan industri, IMF menghitung bahwa biaya fiskal untuk sektor-sektor prioritas mencapai sekitar 4% dari PDB pada tahun 2023. Sebagai perbandingan, bantuan negara di Uni Eropa pada tahun 2022 tercatat kurang dari setengah angka tersebut, yakni sekitar 1.5%.
Laporan tersebut juga menekankan kekhawatiran serius mengenai penurunan harga atau deflasi yang berkelanjutan di China yang merusak perekonomian. Kata "deflasi" muncul lebih dari 60 kali dalam laporan IMF tahun ini, menunjukkan betapa mendesaknya masalah tersebut.
"Bukti empiris menunjukkan bahwa tekanan deflasi sebagian terkait dengan merosotnya permintaan, termasuk dari koreksi sektor properti yang berkepanjangan," ungkap laporan IMF tersebut.
Di sisi lain, utang pemerintah China diperkirakan terus melonjak hingga mencapai hampir 127% dari PDB pada tahun 2025, meningkat 10 poin persentase dari tahun sebelumnya. Beban utang pemerintah daerah yang besar ini dinilai membatasi kemampuan otoritas untuk menstimulasi permintaan domestik.
(tps/sef) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]