Pemerintah Inggris Diguncang Krisis, PM Ditekan Mundur
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Inggris diguncang krisis politik serius yang menempatkan Perdana Menteri (PM) Keir Starmer di bawah tekanan kuat untuk mundur dari jabatannya. Gejolak ini dipicu oleh polemik penunjukan duta besar Inggris untuk Amerika Serikat (AS) yang belakangan berbuntut panjang dan memicu kemarahan politik lintas partai.
Tekanan terhadap Starmer meningkat setelah terungkap informasi baru terkait hubungan masa lalu duta besar tersebut dengan seorang tokoh kontroversial asal AS. Fakta tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai penilaian dan tanggung jawab politik Starmer saat mengambil keputusan strategis tersebut.
Starmer mengakui telah membuat kesalahan dalam mempercayai informasi yang diterimanya. Ia bahkan secara terbuka menyampaikan permintaan maaf kepada para korban yang terdampak oleh kasus tersebut.
"Saya meminta maaf kepada para korban karena telah mempercayai kebohongan," kata Starmer dalam pernyataan singkatnya, seperti dikutip CNBC International, Rabu (11/2/2026).
Krisis ini segera merembet ke lingkaran dalam pemerintahan. Dua pejabat kunci di Downing Street, yakni Kepala Staf Morgan McSweeney dan Direktur Komunikasi Tim Allan, mengundurkan diri secara beruntun. Pengunduran diri tersebut memperkuat persepsi bahwa pemerintahan Starmer tengah berada dalam kondisi goyah.
Desakan agar Starmer mundur pun datang dari internal Partai Buruh. Pemimpin Partai Buruh Skotlandia, Anas Sarwar, secara terbuka meminta perubahan kepemimpinan.
"Gangguan ini harus diakhiri dan kepemimpinan di Downing Street harus berubah," ujar Sarwar dalam konferensi pers, Senin.
Merespons tekanan tersebut, Starmer menggelar pertemuan tertutup dengan anggota parlemen Partai Buruh. Dalam pertemuan itu, ia dilaporkan menegaskan tidak berniat mengundurkan diri.
"Saya tidak siap untuk mundur," kata Starmer kepada para legislator, menurut sumber yang mengetahui jalannya pertemuan.
Juru bicara Kantor Perdana Menteri belum memberikan komentar resmi terkait perkembangan terbaru krisis tersebut.
Dampak ke Pasar Keuangan
Ketidakpastian politik ini turut berdampak ke pasar keuangan Inggris. Pada awal pekan, biaya pinjaman pemerintah Inggris melonjak seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap stabilitas pemerintahan.
Namun pada Selasa, setelah sejumlah menteri Kabinet menyatakan dukungan kepada Starmer, tekanan di pasar obligasi mulai mereda. Imbal hasil obligasi pemerintah Inggris tenor 10 tahun turun 3 basis poin menjadi 4,496%, sementara obligasi tenor 30 tahun turun 4 basis poin ke level 5,309%.
"Ketidakpastian mengenai masa depan Keir Starmer tidak menguntungkan pasar obligasi Inggris," kata Kepala Investasi Shackleton Advisers, Charlie Lloyd, dalam catatannya.
Ia memperingatkan bahwa pengunduran diri Starmer berpotensi memicu persaingan kepemimpinan internal Partai Buruh yang dapat meningkatkan volatilitas pasar dalam jangka pendek.
"Persaingan yang berkepanjangan hampir pasti akan mendorong volatilitas dan meningkatkan biaya pinjaman pemerintah," ujarnya.
Skenario Suksesi
Jika Starmer mundur, Partai Buruh akan memulai proses pemilihan pemimpin baru yang dapat memakan waktu berminggu-minggu. Sejumlah nama mulai disebut sebagai kandidat potensial, termasuk Angela Rayner, Menteri Kesehatan Wes Streeting, dan mantan pemimpin partai Ed Miliband.
Nama lain yang mencuat adalah Andy Burnham, Wali Kota Greater Manchester, meski langkah politiknya masih dibayangi dinamika internal partai.
Kepala Ekonom Peel Hunt, Kallum Pickering, mengingatkan bahwa perubahan kepemimpinan berisiko mengganggu arah kebijakan ekonomi Inggris.
"Investor akan sangat sensitif terhadap sinyal perubahan kebijakan fiskal dan hubungan pemerintah dengan pasar obligasi," katanya.
Hingga kini, masa depan politik Keir Starmer masih belum pasti. Namun satu hal jelas, krisis ini telah mengguncang pemerintahan Inggris dan membuka babak paling genting sejak ia menjabat sebagai perdana menteri.
(tfa/tfa)[Gambas:Video CNBC]