AS Respons Langkah Israel Kuasai Tepi Barat, Sikap Trump Mengejutkan
Jakarta, CNBC Indonesia - Gedung Putih menegaskan kembali penolakan Donald Trump terhadap rencana Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat. Pernyataan ini muncul setelah Pemerintah Israel mengumumkan rencana baru yang akan membuka jalan bagi perluasan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki tersebut.
Langkah-langkah yang diumumkan pada Minggu (8/2/2026) tersebut mencakup pemberian izin bagi warga Yahudi Israel untuk membeli tanah di Tepi Barat secara langsung. Selain itu, aturan ini memperluas kontrol Israel yang lebih besar atas wilayah-wilayah di mana Otoritas Palestina seharusnya menjalankan kekuasaan.
Meski telah disetujui oleh kabinet keamanan Israel, belum jelas kapan aturan baru ini akan berlaku, namun kebijakan ini tidak lagi memerlukan persetujuan lebih lanjut.
Seiring dengan kecaman dari negara-negara kawasan dan internasional, seorang pejabat Gedung Putih pada hari Senin (9/2/2026) setempat memberikan tanggapan resmi mengenai stabilitas kawasan tersebut. Pejabat tersebut menekankan bahwa keamanan Israel sangat bergantung pada kondisi Tepi Barat yang stabil dan damai.
"Tepi Barat yang stabil menjaga Israel tetap aman dan sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian di kawasan," ujar pejabat Gedung Putih tersebut, dilansir The Guardian.
Adapun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan akan bertemu dengan Trump di Amerika Serikat pada Rabu.
Di tengah ketegangan ini, Inggris juga menyerukan agar Israel membatalkan keputusannya tersebut.
"Inggris mengutuk keras keputusan kabinet keamanan Israel kemarin untuk memperluas kontrol Israel atas Tepi Barat. Setiap upaya sepihak untuk mengubah susunan geografis atau demografis Palestina sama sekali tidak dapat diterima dan tidak konsisten dengan hukum internasional. Kami mendesak Israel untuk segera membatalkan keputusan ini," tulis pernyataan resmi pemerintah Inggris.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyatakan keprihatinan mendalam melalui juru bicaranya mengenai perubahan kebijakan tersebut.
"Sekretaris Jenderal sangat khawatir dengan perubahan tersebut dan memperingatkan bahwa langkah itu mengikis prospek solusi dua negara," ungkap juru bicara Guterres dalam sebuah pernyataan resmi.
Tepi Barat, yang telah diduduki Israel sejak 1967, merupakan bagian terbesar dari rencana negara Palestina di masa depan. Namun, wilayah ini dianggap oleh banyak kelompok sayap kanan religius di Israel sebagai tanah milik mereka. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menyatakan pada Minggu bahwa perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat posisi Israel.
"Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperdalam akar kami di semua wilayah Tanah Israel dan mengubur ide tentang negara Palestina," kata Smotrich.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dan Smotrich merilis pernyataan bersama yang menjelaskan keputusan kabinet keamanan beranggotakan lima orang tersebut. Kabinet keamanan memutuskan untuk mencabut undang-undang era yurisdiksi Yordania sebelum tahun 1967 guna membuat pendaftaran tanah menjadi publik, serta menghapus persyaratan izin dari kantor administrasi sipil.
Mereka menyatakan bahwa langkah-langkah ini akan mempermudah warga Yahudi untuk membeli tanah di Tepi Barat. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup pengalihan wewenang izin bangunan untuk pemukiman di kota Hebron, kota terbesar di Tepi Barat, dari Otoritas Palestina ke pihak Israel.
Reformasi ini juga meningkatkan kendali Israel atas dua situs keagamaan utama di Tepi Barat bagian selatan, yakni Makam Rachel di dekat Bethlehem dan Gua Makam Para Leluhur di Hebron. Menanggapi hal ini, Kepresidenan Palestina di Ramallah menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan upaya nyata untuk menguasai wilayah mereka secara permanen.
"Langkah ini bertujuan untuk memperdalam upaya pencaplokan Tepi Barat yang diduduki," tegas pihak Kepresidenan Palestina.
Â
(luc/luc)[Gambas:Video CNBC]