Konsumsi Cuma 60 Kg, RI Mau Bangun Pabrik Baja Kapasitas 3 Juta Ton
Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia akan memiliki pabrik baja baru dengan kapasitas yang besar, mencapai 3 juta ton per tahun. Hal itu diungkapkan COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria saat rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dony mengatakan, Danantara merancang roadmap pengembangan industri di Indonesia, dalam rangka mendukung target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Dalam target itu, kata dia, Presiden Prabowo menetapkan industri sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi RI.
Karena itu, imbuh dia, industrialisasi dan hilirisasi menjadi salah satu strategi dalam rencana Danantara. Di antaranya, dengan membangun industri hulu alias upstream yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan industri-industri hilir di dalam negeri. Bahkan, mendorong hilirisasi di Tanah Air.
"Berkaitan dengan roadmap pertumbuhan industri kita ke depan, yang sedang dirancang Danantara Indonesia, beberapa proyek sedang kami lakukan, termasuk berkaitan dengan baja," kata Dony, dikutip Kamis (5/2/2026).
"Salah satu proyek hilirisasi yang dilakukan Danantara tahun ini adalah pengembangan upstream industri baja kita yang akan segera kita groundbreaking bulan depan, untuk penambahan kapasitas 3 juta ton baja," tambahnya.
Keberadaan pabrik baru ini tentu akan semakin membuat pasokan baja di Indonesia terus meningkat begitu beroperasi penuh.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, konsumsi baja di Indonesia saat ini baru sekitar 60 kg/kapita. Jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 217 kg/ kapita.
Konsumsi baja terbesar di Indonesia berasal dari sektor konstruksi dengan porsi 77,1% dan diprediksi tumbuh 5,7% pada tahun 2025.
Konsumsi terbesar kedua berasal dari segmen peralatan rumah tangga dengan porsi 3,3%, lalu disusul peralatan listrik dengan kontribusi 1,9%.
Mengutip bahan paparan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza dalam rapat tersebut, tercatat ada 562 perusahaan logam dasar (KBLI 24) dan 1.592 perusahaan barang logam, bukan mesin dan peralatannya (KBLI 25) yang beroperasi di Indonesia.
Tercatat dalam dokumen tersebut, produksi baja kasar di Indonesia mencapai 19 juta ton pada tahun 2025. Ditambahkan, rata-rata utilisasi pabrik baja di Indonesia saat ini adalah 52,7%.
Disebutkan, dalam kondisi itu, industri baja nasional menghadapi sederet permasalahan. Salah satunya, serbuan baja impor. Menurut Kemenperin, gap antara konsumsi baja dengan produksi nasional yang cukup besar. Gap ini kemudian diisi produk impor, sekitar 55% berasal dari China.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengungkapkan, sepanjang periode tahun 2026-2026, sudah ada 8 perusahaan baja di Indonesia yang menutup operasional pabriknya.
"Dalam periode 2024 hingga 2026, tercatat 8 perusahaan baja yang menutup operasional pabriknya, terutama akibat margin usaha yang terus tertekan serta dominasi produk impor murah di pasar domestik," katanya.
"Tekanan terhadap industri sudah sangat nyata," tambah Harry.
Lantas bagaimana pemerintah mengatasi persoalan tersebut?
Dengan rencana pembangunan pabrik baja baru berkapasitas sampai 3 juta ton per tahun?
Dalam hal ini, Dony mengatakan, keberadaan pabrik baru itu akan memenuhi kebutuhan baja di Indonesia. Yang diharapkan bisa menggeser keberadaan baja impor yang menyerbu Indonesia.
Dimulai dengan menciptakan kebutuhan di hilir, di saat bersamaan sumber daya di hulu dibangun.
"Industri nasional harus bertumbuh dan berkembang dengan baik. Karena itu, Danantara tengah melaksanakan dan menyiapkan sejumlah proyek untuk membangun dan mendongkrak perkembangan industrialisasi dan hilirisasi di Indonesia. Kami di Danantara mendorong industrialisasi perusahaan-perusahaan yang ada di lingkup Danantara," kata Dony.
Pertama, bebernya, PT PAL Indonesia (Persero) yang dirancang menjadi anchor industri perkapalan nasional.
"Kita merger perusahaan-perusahaan terkait industri perkapalan. Dampaknya, kita akan mewajibkan seluruh perusahaan yang membutuhkan manufaktur kapal dilakukan di PT PAL. Tujuannya untuk meningkatkan industri perkapalan kita.Termasuk PT PIS, PT PELNI, PT ASDP, kita wajibkan melakukan manufaktur kebutuhan kapal mereka di PT PAL," ucapnya.
"Ini untuk mengembangkan industri ke depan sesuai roadmap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirancang oleh Bapak Presiden Prabowo bahwa basis pertumbuhan kita ke depan adalah industri. Dengan demikian, industri ini akan memberi dampak kepada employment (ketenagakerjaan) dan juga tentu mengurangi impor," kata Dony.
Kedua, sambung Dony, berkaitan dengan PT INKA (Persero). Di mana, menurut Dony, saat ini manufaktur PT INKA ada 1 di Madiun, 1 di Banyuwangi, dan akan bertambah 1 lagi di Banyuwangi.
"Kita juga wajibkan seluruh perbaikan industri kereta api ke depan dilakukan di PT INKA," ujarnya.
"Ini sejalan dengan roadmap transportasi yang disiapkan pemerintah bahwa mass transportation kita akan berbasis kereta api. Termasuk di dalamnya kami melakukan elektrifikasi di Jakarta-Cikampek, Jakarta-Rangkas, dan juga Jakarta-Sukabumi, dan juga kami lakukan elektrifikasi di 5 kota di Indonesia," beber Dony.
Rencana-rencana tersebut, sambungnya, berkaitan dengan industrialisasi baja di Tanah Air.
"Hubungannya dengan baja, kami mewajibkan ini tentu kita harapkan bahwa dengan munculnya industrialisasi ini kita membutuhkan suplai baja yang diharapkan tentu milik kita sendiri. Karena ini industri strategis ke depan," ucapnya.
Pabrik baja baru yang kata dia akan groundbreaking bulan depan itu, akan menambah kapasitas pasokan di dalam negeri, yang diharapkan bisa menopang kebutuhan di dalam negeri, yang saat ini masih didominasi impor.
"Tentu harus ada keberpihakan pemerintah untuk melindungi industri yang sedang kita kembangkan. Karena tanpa daripada keberpihakan tentu industri ini akan sulit bersaing ke depan," ucap Dony.
"Kami berharap ada keberpihakan kita memajukan industri baja yang ke depannya tentu jadi suplai bagi industri turunannya," katanya.
[Gambas:Video CNBC]