MARKET DATA

Utusan Khusus Prabowo Buka-Bukaan Soal Ekonomi Hijau RI

Romys Binekasri,  CNBC Indonesia
30 January 2026 18:55
Wakil Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu dalam CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Jakarta, Rabu (18/6/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Wakil Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu dalam CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Jakarta, Rabu (18/6/2025). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menilai upaya mendorong ekonomi hijau tidak seharusnya dipandang sebagai beban biaya atau sekadar kewajiban memenuhi komitmen perubahan iklim global.

Ekonomi hijau justru merupakan strategi pertumbuhan yang krusial untuk membawa Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, termasuk ambisi pertumbuhan 8%. Hal tersebut dikatakan oleh Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Perdagangan & Kerjasama Multilateral Mari Elka Pangestu di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Mari menegaskan bahwa pendekatan green growth harus dilihat sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi. "Ini bukan soal komitmen terhadap perubahan iklim semata, tetapi ini tentang pertumbuhan," ujarnya.

Menurut dia, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim justru berpotensi menghasilkan investasi baru, menciptakan pekerjaan, serta menjaga daya saing ekonomi nasional. Tanpa langkah tersebut, Indonesia berisiko mengalami penurunan pertumbuhan di masa depan akibat dampak perubahan iklim yang tidak tertangani. "Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak akan berdaya saing," katanya.

Isu keberlanjutan kini juga menjadi faktor penentu dalam rantai pasok global. Investor dan pelaku usaha internasional semakin menuntut standar keberlanjutan, termasuk penggunaan energi bersih dan pengelolaan lingkungan yang baik. Tanpa itu, akses ke pasar global akan semakin terbatas.

Dari sisi sektor, energi menjadi salah satu kunci utama dalam strategi green growth. Transisi energi, menurut Mari, akan membuka peluang investasi baru dan melahirkan industri-industri baru di sektor energi terbarukan. Selain itu, industri nasional juga perlu melakukan perencanaan karbon untuk menghindari risiko kebijakan global seperti carbon border adjustment mechanism (CBAM) yang berpotensi membebani ekspor Indonesia jika emisi tidak ditekan.

"Menangani mitigasi dan adaptasi bukan cost. Itu adalah investment yang bisa menghasilkan growth," ujar Mari.

Ia menilai bahwa kebutuhan energi baru seharusnya dipenuhi melalui energi terbarukan, sementara sektor berbasis fosil perlu dikelola melalui peningkatan efisiensi dan teknologi penurunan emisi.

Namun, Mari mengingatkan bahwa percepatan ekonomi hijau tidak hanya soal teknologi dan pendanaan, melainkan juga kesiapan sumber daya manusia. Saat ini, sebagian besar tenaga kerja Indonesia dinilai belum siap untuk mendukung akselerasi sektor energi terbarukan. Karena itu, program reskilling untuk menciptakan green jobs menjadi kebutuhan mendesak agar strategi pertumbuhan hijau dapat terealisasi.

Selain energi, sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan juga menyimpan potensi besar dalam ekonomi hijau, baik melalui pengurangan emisi maupun penyerapan karbon. Mari menyoroti pentingnya pengembangan pasar karbon domestik yang kredibel dan sesuai standar internasional, tidak hanya berbasis hutan, tetapi juga potensi karbon di wilayah laut.

Meski potensi ekonomi hijau dinilai besar, Mari menilai tantangan utama Indonesia justru terletak pada koordinasi kebijakan. Selama ini, berbagai sektor masih berjalan sendiri-sendiri tanpa peta jalan yang terintegrasi. Ia menekankan perlunya strategi green growth nasional yang jelas, penentuan sektor prioritas, serta sinkronisasi antara perencanaan makro dan kebijakan sektoral.

"Perlu kebijakan yang konsisten. Jadi tanpa itu agak susah kita merealisasi our green golden vision," kata Mari.

(ayh/ayh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Konsisten Layani Keuangan Inklusif, BRI Peroleh Anugerah Ekonomi Hijau


Most Popular
Features