Kualat Banjir Dikorupsi, Ekonomi Tetangga RI Nyungsep-Terburuk di 2025
Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi Filipina mencatat pertumbuhan terlemah dalam hampir 15 tahun terakhir. Produk Domestik Bruto (PDB) hanya tumbuh 4,4% pada 2025, jauh di bawah ekspektasi pemerintah.
Ini menjadi kinerja terburuk di luar periode pandemi Covid-19, sejak 2011. Capaian meleset dari proyeksi resmi pemerintah Filipina yang sebelumnya dipatok di kisaran 5,5-6,5%, di mana perkiraan itu sendiri telah direvisi turun dengan mempertimbangkan dampak tarif Amerika Serikat (AS) serta meningkatnya ketidakpastian global.
Pelemahan ekonomi juga terlihat pada kuartal IV, di mana pertumbuhan melambat tajam menjadi 3,0%, turun dari 5,3% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menjadi kuartal kedua berturut-turut di mana pertumbuhan ekonomi gagal memenuhi target pemerintah.
Menurut Sekretaris Perencanaan Ekonomi Filipina, Arsenio Balisacan, gangguan cuaca ekstrem akibat perubahan iklim sebagai salah satu faktor utama perlambatan ekonomi. Cuaca ekstrem menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat.
"Gangguan terkait cuaca dan iklim telah berdampak signifikan, mulai dari hilangnya hari kerja hingga penutupan sekolah, yang pada akhirnya menekan permintaan domestik," ujar Balisacan kepada wartawan, Kamis (29/1/2026), seperti dikutip AFP.
Namun bukan hanya itu, skandal korupsi besar yang melibatkan proyek infrastruktur fiktif turut membebani kinerja ekonomi jangka pendek. Skandal tersebut mencuat setelah Presiden Ferdinand Marcos menyorotinya dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu.
"Penyelidikan skandal korupsi proyek pengendalian banjir juga membebani kepercayaan dunia usaha dan konsumen," kata Balisacan.
Secara rinci, pengeluaran sektor konstruksi dilaporkan anjlok sejak kasus proyek pengendalian banjir fiktif tersebut terungkap. Sejumlah pejabat, anggota parlemen, hingga pemilik perusahaan konstruksi diduga terlibat dalam penipuan yang merugikan negara hingga miliaran dolar AS, setara dengan puluhan triliun rupiah.
Meski demikian, pemerintah Filipina tetap optimistis terhadap prospek pemulihan ekonomi. Balisacan memperkirakan reformasi tata kelola yang tengah berjalan akan mulai mendorong pemulihan pada 2026.
"Langkah-langkah reformasi ini penting untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kualitas proyek, memastikan nilai optimal dari sumber daya publik yang terbatas, serta membangun fondasi pertumbuhan yang lebih cepat dan berkelanjutan ke depan," pungkasnya.
(sef/sef)[Gambas:Video CNBC]