Kesaksian Lengkap Ahok di Kasus Minyak: Dari Keuntungan Hingga Impor
Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) 2019-2024 Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan kesaksian dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) dan KKKS periode 2018-2023.
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Selasa (27/1/2026). Sidang terpantau dimulai pukul 10.30 WIB.
Selama masa jabatannya dari tahun 2019 hingga awal 2024, Ahok menegaskan bahwa fungsi pengawasan Dewan Komisaris berjalan sangat ketat melalui komite audit dan pemantauan sistem digital, yang hasilnya justru membawa Pertamina mencatatkan kinerja keuangan paling bagus sepanjang sejak Pertamina didirikan.
"Lalu di masa kami ini Pertamina mencapai keuntungan terbesar dari sejarahnya, tiap tahun naik puncaknya di 2023, untuk US$ 4,7 miliar, itu bisa kami laporkan jadi setahun untung," ungkap Ahok dalam persidangan, Selasa (27/1/2026).
Kendati mencetak laba besar secara konsolidasi, Ahok tak menampik bahwa arus kas (cashflow) di bisnis hilir Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga, sempat mengalami tekanan hebat.
Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menahan harga BBM subsidi dan penugasan BBM Satu Harga di saat harga minyak dunia sedang melambung tinggi, yang memaksa Pertamina menanggung selisih beban tersebut.
"Justru Pertamina itu berdarah-darah di Patra Niaga itu cashflownya merah, rugi, berapa kali rugi karena pemerintah memaksa tanda kutip barang subsidi tidak boleh dinaikkan. Ketika harga minyak dunia naik, SPBU swasta sudah naikkan harga, Pertamina gak naik, kami itu cashflownya merah itu, miliaran dolar," beber mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Dalam kesaksiannya, Ahok juga menceritakan kekecewaannya karena usulannya untuk mengubah skema subsidi dari barang menjadi subsidi langsung ke orang menggunakan voucher digital via aplikasi MyPertamina ditolak pemerintah. Padahal, menurut hitung-hitungannya, skema tersebut bisa menghemat anggaran negara secara signifikan dan meningkatkan keuntungan Pertamina lebih besar lagi.
"Saya bisa untung US$ 6 miliar, kalau subsidi tidak dalam bentuk uang tapi voucher digital dan anak-anak muda ini sudah membuat Pertamina yang kartu MyPertamina, itu bisa jadi keuntungan luar biasa, tapi itu kesultanan entah gak mengizinkan kami lakukan terobosan," terangnya.
Ahok menyebut pengunduran dirinya dipicu oleh perbedaan pandangan politik dengan Presiden RI kala itu Joko Widodo (Jokowi). Meski demikian, ia memastikan tetap menjaga kinerja keuangan yang positif sebelum benar-benar angkat kaki dari BUMN energi tersebut.
"Begitu dilakukan di Januari saya mundur, tapi saya meninggalkan catatan RKAP dengan sistem pengadaan yang baru harus memberikan penghematan 46%. Saya keluar karena alasan politik, beda pandangan dengan Jokowi," tegasnya.
Ahok juga menceritakan pengalamannya saat mencoba melaporkan berbagai persoalan internal Pertamina langsung kepada Jokowi. Ia mengaku pernah melaporkan masalah pergantian direksi yang dilakukan tanpa sepengetahuan Dewan Komisaris, namun merasa laporannya tersebut tidak mendapatkan respons yang diharapkan selama bertahun-tahun.
"Saya lapor ke presiden 1-2 tahun gak ada reaksi, tahun ketiga saya putuskan. Sebetulnya awal tahun saya mau (berhenti), almarhum Pak Kuntoro dia nasihat saya, Basuki kami percaya sama saya, gak ada guna di sini, ingin berhenti. Tapi saya mau coba mau perbaiki dari dalam," beber Ahok.
Soal isu impor minyak mentah padahal Pertamina masih melakukan ekspor, Ahok menjelaskan bahwa hal tersebut adalah strategi dagang yang wajar karena ketidakcocokan spesifikasi kilang 'uzur' milik Pertamina dengan jenis minyak mentah tertentu.
Ia memaparkan bahwa minyak mentah bagian negara yang memiliki nilai jual tinggi dan tidak cocok dengan kilang domestik lebih baik diekspor, sementara Pertamina mengimpor jenis minyak yang lebih murah dan sesuai spesifikasi untuk menghemat devisa.
"Tentu saya teknis tidak kuasai betul tapi yang kami dengar minyak mentah itu macam-macam jenisnya. Jadi ada jenis yang low sulfur, itu harganya tinggi, kita gak butuh barang itu. Jadi dalam pandangan Pertamina biasa saja, kalau ada barang yang dibeli lebih mahal, kami impor, itu biasa," jelas Ahok.
Selain soal operasional, Ahok menyoroti perombakan budaya kerja di Pertamina yang sebelumnya berdasarkan senioritas alias 'urut kacang'. Dengan begitu, pihaknya mendobrak sistem tersebut dengan mempromosikan jajaran direksi dan pejabat dari kalangan muda yang berusia 30 hingga 40-an tahun berdasarkan meritokrasi dan kejujuran, termasuk para direksi yang saat ini terseret kasus hukum.
"Kenapa anak-anak muda ini bisa dipercaya, sekarang kami ubah sistem dulu urut kacang, yang muda ini kerja 20 tahun baru bisa SVP. Saya sebagai ketua komut saya protes ribut dengan direksi lama, dasarnya meritokrasi, angka umur berapa pun kalau kerja, jujur harus jadi direksi," paparnya.
Menutup kesaksiannya, Ahok menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya, Dewan Komisaris yang juga diisi oleh unsur aparat penegak hukum dan auditor tidak pernah menerima laporan adanya penyimpangan signifikan dari direksi yang menjabat.
Ia pun mengungkapkan kinerja para direksi muda tersebut yang dinilainya telah bekerja sangat baik dan kooperatif dalam menjalankan arahan transformasi perusahaan.
"Gak ada, saya pikir ini anak-anak yang menurut saya kerja dengan saya sangat baik. Selama ini mereka (Komisaris dari BPKP/Polisi) tidak pernah lapor ke kami ada penyimpangan," pungkas Ahok.
(pgr/pgr)[Gambas:Video CNBC]