Pemerintah Bakal Tambah Utang Rp832 T di 2026, Pangkas Asing!
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan penarikan utang baru senilai Rp 832,20 triliun untuk membiayai target defisit APBN 2026 yang sebesar Rp 689,14 triliun.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2026, nominal penarikan utang baru yang disebut dengan pembiayaan utang itu lebih tinggi dari target 2025 yang sebesar Rp 775,86 triliun, atau naik 7,26%.
Total utang yang akan ditarik pada 2026 senilai Rp 832,2 triliun itu akan berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 799,53 triliun, dan pinjaman Rp 32,67 triliun.
Nominal penerbitan SBN itu jauh lebih tinggi dari target 2025 yang sebesar Rp 642,56 triliun, sedangkan pinjaman merosot karena pada 2025 hanya ditargetkan Rp 133,30 triliun.
Detail dari total pinjaman yang akan ditarik senilai Rp 32,67 triliun pada 2026 terdiri dari penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 7,33 triliun, dikurangi dengan target pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp 13,87 triliun, sehingga pinjaman dalam negeri secara neto targetnya minus Rp 6,53 triliun dalam APBN 2026.
Adapun untuk target penarikan pinjaman luar negeri pada 2026 hanya akan sebesar Rp 144,54 triliun, turun 33,23% dari target pada 2025 yang sebesar Rp 216,49 triliun.
Sebagian besar pinjaman luar negeri yang ditarik pada 2026 ini sebagian besar digunakan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar 105,33 triliun. Sisanya dimanfaatkan dalam bentuk pinjaman tunai Rp 41,92 triliun dan pinjaman kegiatan Rp 102,61 triliun.
Dengan demikian total pinjaman luar negeri secara neto nilainya Rp 39,21 triliun dalam APBN 2026, turun sekitar 69,39% dari target APBN 2025 yang sebesar Rp 128,13 triliun.
Utang Untuk Investasi
Dari total penarikan utang dalam APBN 2026 yang sebesar Rp 832,20 triliun, sebagian akan digunakan untuk investasi senilai Rp 203,05 triliun.
Terdiri dari investasi ke BUMN dan BLU Rp 41,45 triliun, organisasi atau lembaga keuangan internasional (LKI) maupun badan usaha internasional Rp 1,96 triliun, investasi pemerintah oleh Bendahara Umum Negara atau (non permanen) Rp 51,79 triliun, investasi lainnya untuk pembiayaan pendidikan, cadangan pembiayaan investasi dan pembiayaan lainnya Rp 111,83 triliun, serta penerimaan kembali investasi Rp 3,99 triliun.
Adapula yang digunakan untuk pemberian pinjaman kepada BUMN ataupun pemda senilai Rp 404,15 triliun.
Dengan catatan ini, total pembiayaan anggaran dalam APBN 2026 yang digunakan untuk menutup defisit senilai Rp 689,14 triliun, termasuk berasal dari pembiayaan lainnya dalam bentuk saldo anggaran lebih (SAL) Rp 60,4 triliun dan hasil pengelolaan aset Rp 400 miliar.
(arj/mij)[Gambas:Video CNBC]