Kata-Kata AHY Puji Purbaya Usai Rapat Bareng Soal Proyek Infrastruktur
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah kembali mematangkan sejumlah proyek strategis nasional, mulai dari kereta cepat hingga perlindungan pesisir Pantura. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, dirinya bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas berbagai agenda besar yang akan mempengaruhi arah pembangunan dalam beberapa tahun ke depan.
"Selasa sore (20/1), saya melakukan pertemuan dengan Menkeu Bapak Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas empat agenda strategis pembangunan di kantor Kementerian Keuangan," kata AHY dilansir dari Instagram @agusyudhoyono, Rabu (21/1/2026).
Pertemuan itu menyentuh aspek tata kelola dan ketepatan alokasi anggaran. Salah satu fokus yang mengemuka adalah penanganan wilayah terdampak bencana di beberapa provinsi yang dinilai masih membutuhkan percepatan.
"Pertama, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dengan fokus infrastruktur dasar, perumahan, dan penataan ruang, melalui sinkronisasi dan validasi data agar anggaran tepat sasaran," ujarnya.
Isu Kereta Cepat Jakarta Bandung juga menjadi topik penting dalam diskusi tersebut. Pemerintah tidak ingin berhenti pada operasional Jakarta-Bandung semata, melainkan sudah mulai merancang fondasi pengembangan lebih jauh.
 Foto: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) (Instagram/Agus Yudhoyono)Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) (Instagram/Agus Yudhoyono) |
"Kedua, restrukturisasi keuangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sekaligus penyiapan langkah pengembangan hingga Surabaya, termasuk pembentukan Komite Nasional Kereta Cepat," ungkap AHY.
Selain itu, persoalan rob dan abrasi di pesisir utara Jawa kembali masuk radar utama pemerintah. Menurut AHY, proyek perlindungan Pantura tidak bisa hanya mengandalkan satu sumber pendanaan, mengingat skala dan kompleksitasnya.
"Ketiga, penguatan proteksi Pantura melalui pembangunan tanggul dan sistem perlindungan pesisir dengan skema pembiayaan APBN, APBD, KPBU, dan investasi," jelasnya.
Sektor perumahan rakyat pun tak luput dari pembahasan. AHY menilai kebutuhan hunian layak masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Keempat, percepatan program perumahan rakyat untuk menjawab backlog dan rumah tidak layak huni, termasuk peningkatan signifikan program renovasi rumah pada 2026," kata AHY.
AHY menegaskan bahwa dukungan Kementerian Keuangan menjadi krusial agar berbagai proyek tersebut bisa berjalan seimbang antara kebutuhan pembangunan dan kesehatan fiskal negara.
"Saya mengapresiasi komitmen Menkeu untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur yang penting, mendesak, dan berdampak langsung bagi rakyat, dengan tetap menjaga akuntabilitas dan kehati-hatian fiskal," pungkasnya.
(fys/wur)[Gambas:Video CNBC]