Trump Paksa Macron Gabung "PBB Baru" di Gaza, Ancam Tarif 200%
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif impor hingga 200% terhadap anggur dan sampanye asal Prancis. Ancaman itu muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron dilaporkan menolak bergabung dengan badan internasional bertajuk "Dewan Perdamaian" yang dibentuk Trump untuk menangani konflik Gaza.
Saat ditanya wartawan di Miami mengenai sikap Macron, Trump meremehkan pengaruh pemimpin Prancis tersebut dan menegaskan bahwa sanksi dagang bisa menjadi alat tawar-menawar Washington.
"Tidak ada yang menginginkannya karena dia akan segera meninggalkan jabatannya," kata Trump, dikutip CNBC International, Selasa (20/1/2026). "Jika mereka ingin bersikap bermusuhan, saya akan mengenakan tarif 200% pada anggur dan sampanye Prancis, dan dia akan bergabung. Tapi dia tidak harus bergabung," ujarnya.
Masa jabatan Macron akan berakhir pada Mei 2027. Berdasarkan konstitusi Prancis, ia tidak dapat mencalonkan diri untuk periode ketiga.
Dewan Perdamaian yang dimaksud Trump merupakan badan global yang disetujui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November tahun lalu, dengan mandat mengawasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Sejumlah pemimpin dunia dilaporkan telah menerima undangan, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Selain isu Prancis, Trump kembali menegaskan ambisinya untuk menguasai Greenland, wilayah otonom Denmark. Ia menilai Eropa tidak akan memberikan perlawanan berarti.
"Saya rasa mereka tidak akan terlalu menentang. Kita harus memilikinya... Mereka tidak bisa melindunginya," kata Trump.
Trump juga meremehkan klaim historis Denmark atas Greenland. "Hanya karena sebuah kapal pergi ke sana 500 tahun lalu lalu pergi lagi, itu tidak memberi Anda hak kepemilikan atas properti tersebut," ujarnya, tanpa menjelaskan kapal apa yang dimaksud.
Sebagai catatan, Denmark mulai menjajah Greenland pada 1721 dan secara resmi memasukkannya sebagai bagian dari negara tersebut pada 1953. Sejak 2009, Greenland memperoleh status pemerintahan sendiri, dengan Denmark tetap mengendalikan kebijakan luar negeri dan pertahanan.
Pada Jumat lalu, Trump bahkan menyatakan AS akan mengambil alih Greenland "suka atau tidak suka" oleh para anggota parlemen Eropa, dengan alasan "keamanan dunia". Ia juga memperingatkan akan mengenakan tarif hingga 25% terhadap delapan negara Eropa, termasuk Inggris, jika AS tidak mendapatkan kendali atas wilayah tersebut.
(tfa/luc)[Gambas:Video CNBC]