Iran di Titik Kritis, dari Ekonomi Menuju Bayang-Bayang Revolusi
Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang demonstrasi yang melanda Iran dalam beberapa pekan terakhir menjadi salah satu tantangan paling serius terhadap rezim sejak Revolusi Islam 1979. Aksi protes yang awalnya dipicu lonjakan harga dan krisis ekonomi itu kini berkembang menjadi gerakan nasional yang mempertanyakan legitimasi pemerintahan yang telah berkuasa hampir setengah abad.
Unjuk rasa pecah pertama kali akhir tahun lalu, menyusul melonjaknya harga kebutuhan pokok dan anjloknya nilai mata uang rial. Dalam waktu singkat, protes yang semula berfokus pada isu ekonomi berubah menjadi demonstrasi antipemerintah yang lebih luas, dengan tuntutan politik dan seruan langsung yang menyasar Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Menurut sejumlah laporan kelompok pemantau, korban jiwa telah mencapai sekitar 2.600 orang. Situasi makin tegang dengan ancaman tindakan militer dari Amerika Serikat, peringatan balasan dari Iran jika diserang, pemutusan akses internet dan telepon, serta aksi solidaritas di berbagai negara dunia.
Pada saat yang sama, puluhan ribu pendukung pemerintah juga turun ke jalan dalam demonstrasi tandingan untuk menunjukkan kekuatan rezim di tengah tekanan publik.
"Apa yang kita saksikan sungguh luar biasa. Meski menghadapi peluru, penangkapan, dan pemadaman internet total, warga Iran biasa tetap mempertaruhkan segalanya demi kebebasan," kata penulis dan aktivis Iran-Kanada, Parmida Barez, kepada CBC News Network, dikutip Kamis (15/1/2026).
Direktur senior New Lines Institute for Strategy and Policy yang berbasis di Washington, Kamran Bokhari, menilai protes kali ini memiliki karakter berbeda dibanding gelombang sebelumnya. "Protes ini berbeda dari apa yang kita lihat selama bertahun-tahun, terutama karena didorong oleh kesulitan ekonomi," ujarnya.
Adapun dalam perkembangan terbaru, Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai dirinya mengaku mendapat kabar bahwa tidak ada "pembunuhan" lagi terhadap pendemo dan rencana eksekusi dibatalkan.
Sebelumnya, kepala lembaga peradilan Iran pada Rabu berjanji akan menggelar persidangan kilat bagi mereka yang ditangkap, dan para jaksa menyatakan sebagian tahanan akan
Pemicu Awal Demonstrasi
Pemicu awal demonstrasi adalah inflasi yang merajalela dan terus turunnya nilai mata uang rial yang kini bahkan "Nyaris" tak ada harganya.
Pada 28 Desember lalu, para pedagang menutup toko mereka setelah nilai tukar mata uang runtuh, membuat aktivitas bisnis nyaris lumpuh. Kejatuhan mata uang rial yang kini diperdagangkan di atas 1,4 juta rial per dolar AS membuat pedagang tidak mampu lagi menjalankan usaha mereka.
Laju kenaikan harga yang tinggi tidak hanya menggerus daya beli masyarakat, tetapi juga memperkuat ekspektasi inflasi lanjutan di dalam negeri. SCI melaporkan inflasi point-to-point mencapai 52,6% pada akhir Desember, meningkat 3,2% dibandingkan bulan sebelumnya.
Sementara itu, inflasi tahunan rata-rata juga terus menanjak dan tercatat mencapai 42,2%. Tingkat inflasi setinggi ini mencerminkan tekanan harga yang bersifat luas dan persisten, sekaligus mempersempit ruang kebijakan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian.
Pertumbuhan ekonomi Iran juga menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Ekonomi Iran tercatat tumbuh 1,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal IV-2024, melambat dari 3,1% pada periode sebelumnya.
Perlambatan ini mengindikasikan bahwa momentum pemulihan ekonomi mulai kehilangan tenaga di tengah meningkatnya tekanan domestik, mulai dari inflasi tinggi hingga ketidakpastian ekonomi.
Sementara itu, tingkat pengangguran Iran turun menjadi 7,20% pada kuartal IV-2024, dari 7,50% pada kuartal III-2024, sekaligus menjadi level terendah dalam beberapa dekade terakhir. Namun, penurunan angka utama ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang sesungguhnya.
Jika ditelisik lebih dalam pada 2025, pengangguran justru meningkat di hampir seluruh kelompok demografis. Pengangguran laki-laki naik dari 5,9% menjadi 6,5%, sementara pengangguran perempuan meningkat dari 13,7% menjadi 14,2%. Kenaikan juga terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan.
Di tengah itu, metodologi pengukuran resmi menuai kritik karena menganggap keberadaan pendapatan sebagai bukti bekerja, tanpa memperhitungkan kualitas pekerjaan. Lebih dari 40% pengangguran merupakan lulusan perguruan tinggi yang menunjukkan minimnya penciptaan lapangan kerja berkualitas di tengah inflasi tinggi dan tekanan biaya hidup yang berat.
Tekanan ekonomi diperparah oleh dampak perang 12 hari Iran dengan Israel pada Juni lalu, yang juga melibatkan serangan Amerika Serikat terhadap tiga fasilitas nuklir Iran.
Selain itu, sanksi internasional yang kembali diberlakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak September terkait program nuklir Iran turut menekan ekonomi Negeri Para Mullah tersebut.
Kebangkrutan Bank
Mengutip The Wall Street Journal, akhir tahun lalu, Bank Ayandeh yang terbebani kerugian hampir US$ 5 miliar (Rp83,5 triliun) akibat tumpukan pinjaman macet, akhirnya resmi diputuskan bangkrut.
Pemerintah Iran bergerak cepat melebur dan menggabungkan bank bangkrut tersebut menjadi bank negara dan mencetak uang dalam jumlah besar untuk mencoba mengakali kerugian yang dialami institusi keuangan bermasalah itu. Hal itu memang menutupi masalah, tetapi sama sekali tidak menyelesaikannya.
Sebaliknya, kegagalan tersebut menjadi simbol sekaligus pemicu keruntuhan ekonomi yang pada akhirnya memicu protes yang kini menjadi ancaman paling signifikan bagi rezim sejak berdirinya Republik Islam pada setengah abad yang lalu.
Runtuhnya bank tersebut memperjelas bahwa sistem keuangan Iran, yang tertekan akibat sanksi bertahun-tahun, pinjaman macet, dan ketergantungan pada uang cetak yang mengerek inflasi, telah menjadikan ekonomi Iran semakin tidak mampu membayar utang dan kekurangan likuiditas. Lima bank lain diperkirakan juga mengalami kondisi yang sama parahnya.
Adapun Bank Ayandeh didirikan pada 2013 oleh Ali Ansari, seorang pengusaha Iran yang menggabungkan dua bank milik negara dengan bank swasta lain yang ia dirikan sebelumnya untuk membentuk bank baru. Ia berasal dari salah satu keluarga terkaya di Iran dan memiliki rumah mewah bernilai jutaan dolar di London utara.
Secara politik, ia dipandang dekat dengan mantan Presiden konservatif Mahmoud Ahmadinejad.
Inggris menjatuhkan sanksi kepada Ansari tahun lalu, hanya beberapa hari setelah runtuhnya Ayandeh, menyebutnya sebagai "bankir dan pengusaha Iran yang korup" yang membantu membiayai organisasi paramiliter dan bisnis elit Iran yang luas, Korps Garda Revolusi Islam.
Dalam sebuah pernyataan pada bulan Oktober, Ansari menyalahkan kegagalan bank tersebut pada "keputusan dan kebijakan yang dibuat di luar kendali bank."
Ayandeh menawarkan suku bunga tertinggi di antara bank-bank Iran lainnya, menarik jutaan deposan dan banyak meminjam dari bank sentral. Para ekonom menyebut bank sentral mencetak uang untuk menjaga agar bank tersebut tetap likuid dan bertahan.
Seperti bank-bank Iran bermasalah lainnya, Ayandeh memiliki sejumlah besar pinjaman bermasalah, salah satu dari berbagai faktor yang akhirnya menyebabkan kegagalannya.
Campur Tangan AS
Trump berkali-kali menjanjikan "tindakan yang sangat kuat" jika Iran mengeksekusi para pengunjuk rasa. Ia menyerukan rakyat Iran untuk terus berdemonstrasi dan mengambil alih institusi negara, sembari menegaskan bahwa "bantuan sedang dalam perjalanan."
Berdasarkan laporan kelompok hak asasi manusia HRANA, kerusuhan ini telah memakan korban jiwa sedikitnya 2.403 pengunjuk rasa dan 147 aparat pemerintah. Angka ini jauh melampaui gelombang protes pada 2022 dan 2009.
Pemerintah Iran sendiri menyebut lebih dari 2.000 orang tewas dan menuding "musuh asing" berada di balik perusakan massal ini.
Meskipun skala kerusuhan sangat masif, pejabat Barat menilai aparat keamanan Iran masih memegang kendali penuh dan pemerintah belum berada di ambang keruntuhan.
Adapun AS dilaporkan mulai menarik sebagian personel militernya dari sejumlah pangkalan di kawasan tersebut pada Rabu. Langkah ini diambil setelah Iran melontarkan ancaman keras akan menyerang pangkalan-pangkalan AS jika Washington nekat melakukan intervensi militer.
Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa penarikan personel dari pangkalan-pangkalan utama adalah langkah pencegahan mengingat tensi yang kian memuncak. Qatar bahkan menyatakan bahwa pengurangan personel di pangkalan udara Al Udeid, pangkalan terbesar AS di kawasan tersebut, merupakan respons langsung terhadap ketegangan regional saat ini.
Dua pejabat Eropa menilai intervensi militer AS sangat mungkin terjadi, bahkan dalam waktu 24 jam ke depan. Senada, pejabat Israel juga meyakini bahwa Trump telah mengambil keputusan untuk mengintervensi, meski lingkup dan waktunya masih dirahasiakan.
Seorang pejabat senior Iran menyatakan pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada negara-negara tetangga seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), hingga Turki.
"Teheran telah memberi tahu negara-negara regional bahwa pangkalan AS di negara-negara tersebut akan diserang jika AS menargetkan Iran," ungkap pejabat tersebut.
Selain ancaman fisik, kontak diplomatik antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dan Utusan Khusus AS Steve Witkoff dilaporkan telah ditangguhkan sepenuhnya.
Respons Iran
Sementara itu, pihak Iran menegaskan bahwa sejak awal aksi tersebut bersifat umum, damai, dan berorientasi pada tuntutan serikat pekerja. Para pengunjuk rasa, disebutkan, berupaya menyampaikan aspirasi mereka secara tenang tanpa mengganggu ketertiban umum.
"Republik Islam Iran berpegang teguh pada hukum dan praktik hak kebebasan berekspresi dan berunjuk rasa secara damai," demikian pernyataan Kedutaan Besar Iran di Jakarta yang diterima CNBC Indonesia.
Hak-hak tersebut, menurut keterangan itu, diakui dalam kerangka konstitusi Iran serta komitmen internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Disebutkan pula bahwa seluruh otoritas dan lembaga terkait telah memperhatikan tuntutan damai dan sah dari warga negara serta menggunakan kapasitas yang ada untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Dalam konteks itu, Kedubes Iran menegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang diambil terhadap para pengunjuk rasa damai".
Namun, Iran menekankan perlunya pembedaan yang tegas antara protes damai yang sah dengan tindakan kekerasan terorganisir yang mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan dokumentasi yang dimiliki, dalam sejumlah kasus unjuk rasa damai disebut telah disalahgunakan secara sengaja oleh "sejumlah kecil elemen kekerasan" yang berafiliasi dengan gerakan yang "disetir dari luar".
Aksi-aksi tersebut, menurut Kedubes Iran, meliputi perusakan properti publik, penyerangan terhadap lembaga penegak hukum, serta penggunaan alat pembakar hingga senjata api. Iran menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak berkaitan dengan tuntutan ekonomi yang sah dan berada di luar perlindungan unjuk rasa damai menurut hukum hak asasi manusia internasional.
Dalam pernyataannya, Kedubes Iran juga menyampaikan "kekhawatiran yang mendalam dan serius" terhadap peran serta sikap beberapa aktor asing, khususnya Amerika Serikat dan apa yang disebut sebagai rezim Zionis. Pernyataan dan sikap pejabat dari kedua pihak tersebut dinilai mengandung provokasi kekerasan, hasutan kerusuhan, ancaman penggunaan kekuatan, serta legitimasi terhadap tindakan destabilisasi internal.
Menurut Iran, sikap-sikap tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama terkait kedaulatan nasional, nonintervensi dalam urusan dalam negeri negara lain, serta larangan ancaman atau penggunaan kekerasan.
Kedubes Iran secara khusus menyoroti pernyataan Presiden dan sejumlah pejabat Amerika Serikat yang disebut "secara eksplisit mengandung ancaman dan provokasi untuk melakukan kekerasan di dalam Iran", serta sikap Perdana Menteri rezim Zionis yang dinilai secara terbuka mendukung kerusuhan. Menurut Iran, sikap tersebut pada praktiknya telah memicu peningkatan kekerasan teroris dan destabilisasi sosial.
Iran juga menyebut bahwa dukungan semacam itu disampaikan oleh pihak yang memiliki "sejarah panjang tindakan agresi, terorisme, dan pembunuhan warga Iran", sehingga klaim-klaim yang disampaikan tidak dapat menutupi identitas sebenarnya dari perilaku tersebut.
Â
(luc/luc)[Gambas:Video CNBC]