Titiek Soeharto Panggil Menhut, Mentan Amran, dan Trenggono, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan jajaran pemerintah menyusul bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono, hingga Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Titiek secara khusus meminta penjelasan menyeluruh terkait dampak dan penanganan banjir yang dinilai sudah mengkhawatirkan berbagai sektor strategis.
"Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir telah menimbulkan dampak yang sangat serius, khususnya terhadap sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan," kata Titiek dalam rapat kerja di DPR, Rabu (14/1/2026).
Skala dampak banjir kali ini tidak bisa dipandang sebagai gangguan musiman biasa. Gangguan terhadap lahan produksi pangan dan kawasan budidaya dinilai berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian daerah dan pasokan pangan nasional jika tidak segera ditangani secara tepat.
"Ribuan hektare lahan pertanian dan perikanan terdampak banjir sehingga produksi pangan terganggu dan mengalami penurunan produksi secara signifikan," kata Titiek.
Tak hanya sektor produksi, tekanan juga dirasakan pada aspek lingkungan hidup. Titiek menyoroti kondisi kawasan hutan dan daerah aliran sungai yang semakin rentan, yang menurutnya memperbesar risiko bencana berulang jika tidak dibenahi secara serius dan terukur.
"Di sisi lain, kawasan hutan dan daerah aliran sungai juga mengalami tekanan ekologis yang semakin berat," ujar Titiek.
Dampak banjir bukan hanya kerugian ekonomi, ada ancaman nyata terhadap keberlanjutan hidup masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan, sekaligus terhadap keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang.
"Kondisi ini tentu tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional, keberlanjutan mata pencaharian pelaku usaha sektor pertanian, perikanan, serta keseimbangan ekosistem lingkungan hidup," kata Titiek.
Karena itu, Komisi IV menilai pendekatan penanganan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh. Titiek menolak pola penanganan yang terfragmentasi antar sektor, karena dinilai tidak akan menyelesaikan persoalan dari hulu ke hilir. DPR ingin mendapatkan gambaran konkret dari pemerintah, mulai dari langkah cepat di lapangan hingga strategi jangka panjang. Fokusnya tidak hanya pada pemulihan, tetapi juga pencegahan agar bencana serupa tidak terus berulang.
"Hadirin sekalian, rapat kerja pada hari ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan komprehensif khususnya terkait langkah-langkah tanggap darurat dan pemulihan cepat yang telah dan sedang dilakukan oleh masing-masing kementerian di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan pasca bencana banjir di Sumatera," sebutnya
Lebih jauh, Komisi IV juga menyoroti pentingnya rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana. Perbaikan infrastruktur, pemulihan produktivitas, serta keberlanjutan sumber daya alam menjadi agenda yang tidak bisa ditunda.
Karenanya perlu koordinasi yang solid antara kementerian dan pemerintah daerah. Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan pendampingan di lapangan, kebijakan dinilai berisiko tidak tepat sasaran.
"Koordinasi lintas kementerian dan dengan pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran, kebijakan teknis, dan pendampingan di lapangan agar program pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran," ujar Titiek.
Ke depan, DPR juga mendorong pemerintah lebih serius dalam aspek mitigasi. Pengelolaan tata air, daerah aliran sungai, hingga sistem peringatan dini dinilai harus diperkuat untuk menghadapi dampak perubahan iklim yang kian ekstrem.
"Langkah-langkah mitigasi dan adaptasi ke depan guna mengurangi risiko bencana serupa, khususnya melalui pengelolaan tata air daerah aliran sungai serta penguatan sistem peringatan dini dan praktik usaha tani serta perikanan yang lebih berketahanan terhadap perubahan iklim," katanya.
Titiek berharap rapat kerja ini tidak berhenti pada paparan semata. Ia menegaskan DPR ingin mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak pada masyarakat terdampak dan mampu mempercepat pemulihan sektor-sektor vital tersebut.
"Kami berharap melalui rapat kerja ini dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret, realistis, dan berpihak kepada masyarakat terdampak, sehingga pemulihan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan," sebutnya.
(fys/wur)[Gambas:Video CNBC]