Wamenkeu Bilang Pemerintah Pusat Hemat Belanja Rp 100 T
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengklaim pemerintah pusat telah menghemat belanja sebesar Rp 100 triliun sepanjang 2025.
Menurut Suahasil hal ini bisa tercapai karena adanya efisiensi anggaran pada awal tahun. Kendati efisiensi dilakukan, dia tetap menegaskan bahwa pemerintah tetap fleksibel dalam memenuhi kebutuhan program-program prioritas.
"Kita berbelanja Rp 100 triliun lebih rendah karena memiliki efisiensi anggaran awal tahun melakukan secara fleksibel untuk tetap memenuhi program-program prioritas pemerintah," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Desember 2025, Kamis (8/1/2026).
Adapun, pada awal tahun, APBN mencatatkan efisiensi Rp 306,7 triliun dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD). Namun, Suahasil memastikan, efisiensi ini tidak menyentuh belanja pegawai, operasional dasar, dan belanja bantuan sosial (bansos).
"Ini dulunya sebutnya blokir maupun pencadangan blokir. Ini tidak menyentuh belanja pegawai operasional dasar dan belanja bansos untuk itu maka sebagian blokir kami bulka kembali," paparnya.
Blokir anggaran yang dibuka mencapai Rp 206,4 triliun dari Rp 306,7 triliun. Pembukaan blokir diputuskan agar operasional tetap berlangsung dan belanja bansos berjalan. Ini juga dialokasikan untuk belanja tambahan pemerintah pusat.
Dari data APBN 2025, belanja negara mencapai Rp 2.602,3 triliun. Dari belanja K/L mencapai Rp 1.500,4 triliun atau tumbuh 13,3% dengan rincian belanja barang Rp 564,9 triliun, belanja modal Rp 427,5 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp 186,6 triliun. Sementara itu, belanja pegawai dan pembayaran pensiunan masing-masing Rp 321,3 triliun dan Rp 166,5 triliun.
 Foto: Materi paparan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan konferensi Pers APBN KITA Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Tangkapan Layar Youtube/ Kementerian Keuangan RI)Materi paparan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan konferensi Pers APBN KITA Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1/2026). (Tangkapan Layar Youtube/ Kementerian Keuangan RI) |
[Gambas:Video CNBC]