Tak Kena Reshuffle, Amran Yakin Bersih-bersih di Kementan Tuntas
Karawang, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan komitmennya memberantas praktik korupsi dan pelanggaran di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan), baik internal maupun eksternal. Amran menyatakan, upaya bersih-bersih itu bisa dituntaskan apabila dirinya tidak terkena reshuffle kabinet.
Amran mengungkapkan langkah tegas telah dilakukan, salah satunya terhadap pelanggaran distribusi pupuk, termasuk pencabutan izin bagi pihak yang melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET). Ia menyebut, ribuan izin telah dicabut tanpa kompromi.
"Pupuk, izin Bapak Presiden, kadang kami disampaikan bahwa ini Mentan kejam. Karena izin yang kami cabut sudah 2.300 seluruh Indonesia, ada Pak Dirut (Direktur Utama) Pupuk di sini. Terima kasih Pak Dirut," ujar Amran dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Ia menuturkan, pencabutan izin dilakukan seketika saat ditemukan pelanggaran.
"Kita cabut izinnya. Begitu naik harga dari HET, main-main kita langsung cabut izinnya. Dan pada hari itu juga, hanya ditombol, langsung kita cabut izinnya," tegasnya.
Tak hanya menyasar pihak di luar kementerian, Amran juga mengklaim penindakan tegas di internal Kementan. Ia membeberkan jumlah pejabat yang dicopot hingga diproses hukum dalam kurun satu tahun terakhir.
"Sekarang tersangka 76 orang, dan yang kami copot dari kementerian, luar dan dalam, Bapak Presiden, dari dalam Kementerian Pertanian ada 192. Dalam 1 tahun, pejabat kementerian kami copot, ada kami pecat, ada yang masuk penjara," ungkap Amran.
Ia pun menegaskan keyakinannya, langkah bersih-bersih akan semakin masif bila diberi waktu penuh.
"Jadi kalau 5 tahun, kalau kami ditakdirkan, kalau tidak reshuffle, ini berarti dua kali, seribu Bapak Presiden, habis," katanya.
Amran menekankan, seluruh langkah tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi kami beritahu, kinerja tidak baik, main-main, perintah Bapak Presiden, kamu harus dicopot. Jadi hanya menjalankan perintahnya, patuh Bapak Presiden," tutupnya.
[Gambas:Video CNBC]