Bos Toyota Blak-blakan Penyebab RI Gagal Jual 2 Juta Unit Mobil
Jakarta, CNBC Indonesia - Pasar otomotif nasional tengah menghadapi tantangan struktural yang cukup berat. Target pertumbuhan yang selama ini diyakini industri justru meleset jauh dari realisasi di lapangan. Hal itu diperparah dengan semakin tingginya Harga kendaraan termasuk di tahun baru.
"Perkembangan pasar itu yang menjadi challenging bagi kita. Karena 10 tahun industri otomotif ini, dulu diprediksi tahun 2025 ini market kita sebenarnya 2 juta. Tapi aktualnya kan di bawah 1 juta," kata Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam kepada CNBC Indonesia Selasa (6/1/2025).
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya gap besar antara proyeksi dan daya serap pasar aktual. Menurut Bob, persoalan ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan kebijakan yang memengaruhi kemampuan konsumen membeli kendaraan.
"Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, yang penduduknya 1 per 7 dari Indonesia, tapi income per kapita-nya 3 kali lipat dari kita, mestinya market kita ini 2 kali Malaysia. Jadi kalau Malaysia 750 atau 780 ribu, di Indonesia mestinya sudah di atas 1,5 juta. Jadi ada distorsi nih, 50%," katanya.
Distorsi tersebut salah satunya tercermin dari harga kendaraan di Indonesia yang dinilai relatif mahal dibanding negara tetangga. Struktur biaya yang terbentuk membuat konsumen harus menanggung beban tambahan yang cukup besar sejak awal pembelian.
"Mungkin diakibatkan oleh daya beli yang tidak terlalu kuat, dan pajak yang terlalu tinggi. Jadi di industri otomotif Indonesia ini kesannya kan harga kendaraan mahal banget gitu loh. Padahal di dalamnya pajaknya itu 40%. Nah bandingkan dengan negara lain yang pajaknya mungkin tidak setinggi kita. Kalau di Thailand itu di bawah 30%. Begitu juga di Malaysia," ujarnya.
Selain pajak, Bob juga menyoroti peran pemerintah dalam menjaga denyut pasar melalui kebijakan insentif. Di negara lain, langkah-langkah stimulus dinilai lebih konsisten sehingga mampu menahan perlambatan penjualan saat kondisi ekonomi melemah.
"Kemudian yang kedua mereka rajin memberikan stimulus. Jadi even pajaknya ada tapi stimulusnya itu rajin. Kalau kita stimulusnya ini kurang sering. Nah ini yang kita harapkan ke depan menjadi pertimbangan dari pemerintah," katanya.
[Gambas:Video CNBC]