Zulhas Mendadak Panggil Amran, Mendag, Bos BGN, dan Bulog, Ada Apa?
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendadak memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kepala BGN Dadan Hindayana, hingga Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di kantornya, Senin (29/12/2024) siang. Adapun rapat digelar khusus untuk membahas penetapan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026, seiring proyeksi peningkatan produksi pangan nasional tahun depan.
Zulhas mengatakan, rapat hari ini difokuskan pada kesiapan pemerintah dalam mengelola lonjakan produksi, terutama dari sisi penyerapan hasil panen dan kesiapan gudang, agar stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen tetap terjaga.
"Kami hari ini khusus rapat mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah tahun 2026. Karena apa? Yang pertama, sudah kelihatan bahwa produksi akan lebih tinggi tahun depan daripada tahun ini. Jadi harus persiapan dengan matang, penyerapannya, gudangnya," kata Zulhas dalam konferensi pers.
Ia menjelaskan, peningkatan produksi harus diimbangi dengan kapasitas serapan yang memadai. Tanpa persiapan, kelebihan pasokan justru berisiko menekan harga di pasar.
"Yang biasanya itu Maret, April, Mei baru panen raya, ini mungkin Februari sudah panen raya. Panen raya, jadi harus kita siap, kalau tidak nanti kan harganya bisa jatuh lagi," ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah memutuskan menaikkan target cadangan beras pemerintah (CBP) untuk tahun 2026. CBP yang sebelumnya ditetapkan 3 juta ton kini dinaikkan menjadi 4 juta ton, agar lebih leluasa digunakan untuk berbagai program stabilisasi.
"Tadi kami putuskan, cadangan beras pemerintah, dari 3 juta ton kita naikkan jadi 4 juta ton. Agar lebih mudah ya nanti untuk SPHP, untuk bantuan pangan, dan lain sebagainya," terang dia.
Selain beras, pemerintah juga meningkatkan cadangan jagung secara signifikan. Cadangan jagung dinaikkan dari 300 ribu ton menjadi 1 juta ton, mengingat perannya yang vital sebagai bahan baku pakan ternak.
"Jagung, karena perlu juga itu, kalau telur perlu banyak, ayam perlu banyak, perlu pakan banyak. Kemarin kita cadangkan 300 ribu ya. Nah ini kita naikkan jadi 1 juta," beber Zulhas.
Dalam rapat tersebut, Zulhas juga menyinggung kebijakan pengendalian stok daging sapi. Pemerintah menyiapkan skema pengaturan impor daging beku melalui Bulog, sementara impor sapi hidup akan dipermudah untuk mendorong nilai tambah di dalam negeri.
"Nah oleh karena itu, yang beku itu kita atur untuk nanti diimpor oleh Bulog, agar bisa dikendalikan harganya, jumlahnya. Bisa tunjuk, oh kamu kok naikkan harga? Bisa. Mentan, Bapanas bisa langsung mengatur harga untuk Lebaran dan seterusnya," sebutnya.
Pengendalian juga diterapkan pada komoditas minyak goreng melalui skema Domestic Market Obligation (DMO), dengan penyaluran 30% melalui BUMN pangan.
"Kemudian minyak goreng juga bisa dikendalikan yang DMO ya. Itu, ya 30% nanti melalui BUMN, apakah Bulog, apakah ID Food, dan lain-lain. Itu yang kami putuskan hari ini," ucap dia.
Di sisi lain, Zulhas mengakui masih ada pekerjaan rumah besar terkait penguatan peran Bulog. Dengan margin yang sangat terbatas, Bulog dinilai membutuhkan dukungan kebijakan agar mampu menjalankan penugasan nasional, termasuk distribusi ke wilayah 3T.
"Yang kedua yang masih PR, saudara sekalian nanti mengenai Perum Bulog. Bulog ini yang jadi andalan kita, terbukti berhasil. Tapi bulog itu hanya dikasih margin Rp50. Kalau Rp50 dikali 3 juta ton berapa itu? Rp150 miliar. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku, ya kan nggak mungkin," ujarnya.
Karena itu, pemerintah berencana membahas ulang skema margin keuntungan Bulog tersebut bersama BPKP agar kedepan beras bisa dijual dengan harga yang sama di seluruh Indonesia.
"Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP. Kita akan hitung agar nanti beras bisa satu harga di seluruh Indonesia. Jangan sampai nanti seluruh.. 3T, tertinggal, terluar, terdepan itu. Tertinggal, terluar, termiskin, tapi membayar. Nah nanti kita akan rapat berikutnya tahun 2026," pungkasnya.
(wur)[Gambas:Video CNBC]