MARKET DATA

Tito Perintahkan Pemda Terdampak Bencana Sumatra Segera Revisi APBD

Emir Yanwardhana,  CNBC Indonesia
29 December 2025 16:25
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat konferensi pers usai serah terima jabat di kantor Kemenko Polhukam R.I, Jakarta, Rabu (21/2/2024). (CNBC Indoensia/Faisal Rahman)
Foto: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian saat konferensi pers usai serah terima jabat di kantor Kemenko Polhukam R.I, Jakarta, Rabu (21/2/2024). (CNBC Indoensia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada kepala daerah terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatra, menyusun ulang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2026. Khususnya bagi daerah yang sudah mendapatkan persetujuan sebelum bencana terjadi.

Hal ini diungkapkan Tito saat Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun, oleh beberapa menteri di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Senin (29/12/2025).

Tito mengatakan bahwa pihakanya sudah mengirimkan surat edaran kepada kepala daerah terdampak, di tiga provinsi, 52 kabupaten/kota terdampak untuk menyusun ulang anggaran yang sudah disepakati sebelumnya. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan kondisi daerah seperti perlunya pembangunan kembali infrastruktur hingga hilangnya berada desa akibat bencana.

"Untuk itu APBD yang dibuat sebelum bencana itu sudah tidak relevan," kata Tito.

"Kami memberikan surat edaran sebagai payung hukum untuk rekan-rekan kepada kepala daerah tersebut 52 plus 3 provinsi dan juga ketua DPRD, pimpinan DPR masing-masing untuk melakukan APBD perubahan menyesuaikan kondisi terbaru," tambahnya.

Dari laporan Tito, setidaknya ada 22 desa yang hilang akibat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di tiga provinsi. Rinciannya di Aceh ada 13 desa yang rusak bahkan hilang, Sumatra Utara ada 8, dan Sumatra Barat ada 1.

Adapun kantor desa yang terdampak bencana totalnya mencapai 1.580 di tiga provinsi. Paling banyak terdampak berada di Aceh Utara dan Aceh Tamiang sebanyak 800 an unit.

Tito mengatakan Kemendagri akan membantu kepengurusan dokumen kependudukan masyarakat terdampak bencana. Mulai 25 November lalu tim sudah bergerak untuk melakukan pendataan dan sudah ada 63.230 dokumen yang diproduksi.

"Sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen dan ini semua tidak bayar. Mulai dari Kartu Keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain yang diperlukan dalam data itu," jelasnya.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Sudah Tahu Biang Kerok Banjir Sumatra, Pembalakan Hutan?


Most Popular
Features