Tunggu Sinyal dari Arab, RI Masih Moratorium Kirim ART-Pilih Fokus Ini
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menegaskan belum akan membuka kembali pengiriman pekerja migran non-skill, khususnya asisten rumah tangga (ART) alias pembantu rumah tangga (PRT) ke luar negeri. Kebijakan moratorium yang sudah diberlakukan sejak 2017 silam itu dipastikan masih terkunci hingga kini, seiring masih lemahnya jaminan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di negara tujuan.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan, moratorium pengiriman pekerja non-skill masih menjadi sikap resmi pemerintah.
"Kita moratorium untuk yang pembantu rumah tangga (PRT), yang tidak punya skill itu kan sejak 2017 ya. Jadi sampai sekarang kita belum membuka moratorium," kata Mukhtarudin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah memastikan seluruh PMI yang bekerja di luar negeri merupakan tenaga terampil dan profesional, sesuai kebutuhan pasar global.
"Sehingga yang semuanya bekerja ke luar negeri, semuanya sektor yang skill worker, yang profesional lah, yang artinya memang mereka mengerti bahasa, menguasai bahasa, menguasai juga tentang keahlian. Jadi perawat, manufaktur, ABK kemudian juga hospitality caregiver, jadi semuanya nih yang semuanya profesional," ujarnya.
Mukhtarudin secara khusus menyoroti Arab Saudi sebagai salah satu negara tujuan yang hingga kini belum memungkinkan dibukanya kembali penempatan PRT asal Indonesia. Menurutnya, belum ada perubahan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi yang mampu menjamin perlindungan optimal bagi pekerja migran Indonesia.
"Kalau soal pembukaan moratorium, kita sampai saat ini masih belum melakukannya, karena memang pertama, ada sisi regulasi dan kebijakan di Arab Saudinya," terang dia.
Ia menjelaskan, sistem perlindungan tenaga kerja yang diterapkan Indonesia belum sejalan dengan aturan ketenagakerjaan di Arab Saudi. Kondisi ini membuat pemerintah menilai penempatan PRT berisiko tinggi.
"Dari kita ada kebijakan seperti ini, Arab Saudinya nggak bisa menerima, jadi belum bisa menyesuaikan," ujarnya.
Mukhtarudin menegaskan, selama tidak ada perubahan aturan dari pihak Arab Saudi, pemerintah Indonesia tidak akan membuka kembali pengiriman pembantu rumah tangga ke negara tersebut.
"Selama Arab Saudi belum merubah kebijakannya, kita selamanya juga tidak akan melakukan pengiriman untuk yang pembantu rumah tangga ke Arab Saudi ya, karena terus terang selama ini perlindungannya lemah, akibat aturan di Arab Saudi yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk pekerja migran kita," jelasnya.
Ia menegaskan, pembukaan kembali pengiriman PRT hanya akan dipertimbangkan jika negara tujuan benar-benar memberikan jaminan perlindungan secara regulasi bagi pekerja migran Indonesia.
"Jadi ini yang poinnya kita, Arab Saudi bisa merubah dulu kebijakannya, baru kita bisa. Karena dari kita, udah, kebijakan kita seperti itu. Tidak mau lagi kebijakan seperti yang lama kita lakukan, sehingga perlindungan kita lemah daripada pekerja migran kita," tegas dia.
Namun, apabila nyatanya masih banyak ditemukan praktik pengiriman pekerja migran non-skill, utamanya pembantu rumah tangga (PRT), Mukhktarudin menegaskan hal itu ilegal atau dilakukan secara non prosedural.
"Jadi kalau yang sifatnya non-skill, berangkat (jadi pekerja migran) itu berarti dia berangkatnya non prosedural," kata Mukhtarudin.
Ia mengungkapkan, fakta di lapangan menunjukkan masih ada warga negara Indonesia yang berangkat ke luar negeri, khususnya ke Arab Saudi, dengan modus tertentu lalu langsung bekerja secara ilegal.
"Jadi ada yang.. mungkin memang masih ada yang berangkat ke Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga, tapi semuanya berangkatnya mungkin bilang berangkat umrah, kemudian mereka langsung bekerja," jelasnya.
Menurutnya, praktik ini menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah ke depan untuk terus ditekan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat edukasi dan sosialisasi ke masyarakat agar tidak tergiur bujuk rayu calo.
"Jadi ini ada ya, ada fakta itu, dan tentu yang ke depan kita harus tekan terus ini. Makanya sosialisasi kita, informasi kita kepada masyarakat masif sekarang. Maka ada kampanye imigran aman," ucap dia.
Ia juga menegaskan, mayoritas persoalan serius yang menimpa pekerja migran Indonesia justru berasal dari sektor non-skill yang berangkat secara ilegal.
"Dan tentu yang.. mohon maaf ya, yang banyak bermasalah justru dari kalangan yang pembantu rumah tangga, yang non skill inilah, yang berangkat secara tidak prosedural itu," pungkasnya.
 Foto: Menteri P2MI Mukhtarudi saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (17/12/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)Menteri P2MI Mukhtarudi saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (17/12/2025). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky) |
[Gambas:Video CNBC]