Penampakan Gedung MPR dan MA di IKN, Segini Luasnya
PT Hutama Karya menandatangani kontrak pembangunan kawasan Mahkamah Agung (MA) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ibu Kota Nusantara. Penandatanganan dilaksanakan pada 4 Desember 2025 bersama Otorita IKN dan konsorsium pelaksana proyek, disaksikan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono serta jajaran manajemen terkait. (Dok. Hutama Karya)
Pembangunan kawasan MA dan Plaza Keadilan digarap KSO Hutama Karya–Jaya Konstruksi di lahan 79.179 m² dengan luas bangunan 55.752 m². Fasilitas ini mencakup ruang sidang, layanan publik, dan koneksi dengan Plaza Yudikatif. Desainnya memadukan modernitas dan identitas nusantara, termasuk motif Talawang dan teknologi Intelligent Sun Control System. (Dok. Hutama Karya)
Kawasan MPR dibangun KSO Hutama Karya–Wijaya Karya–BAP dengan total luas konstruksi 74.196 m². Kompleks ini terdiri dari Gedung MPR, museum, masjid, dan fasilitas pendukung. Desain rumah panggung atau pilotis serta aksen Wastra Nusantara memperkuat karakter budaya, didukung fitur berkelanjutan seperti sky garden dan panel surya. (Dok. Hutama Karya)
Kedua bangunan menerapkan prinsip arsitektur institusional yang menonjolkan fungsi lembaga negara, efisiensi ruang, keamanan, dan integrasi kawasan. Seluruh fasilitas terhubung melalui jalur pedestrian dan plaza publik. Kepala OIKN menegaskan pentingnya menjaga kualitas agar setiap pekerjaan memenuhi standar pembangunan kota pemerintahan IKN. (Dok. Hutama Karya)
Hutama Karya memastikan proyek berjalan efektif melalui teknologi konstruksi seperti LiDAR, BIM 360, dan HK Shield. Dengan rekam jejak proyek strategis di IKN, perusahaan menegaskan komitmennya mendukung pembangunan pusat pemerintahan. EVP Sekretaris Perusahaan, Mardiansyah, menyebut proyek ini sebagai amanah penting dengan penerapan QHSSE dan prinsip Zero Fatality. (Dok. Hutama Karya)
