Bahlil Tiba-Tiba Ngaku Bersalah Pernah "Main" Kayu-Tambang
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk mencegah bencana alam. Bahkan, bahlil sudah 'refleksi' atas bisnis yang dilakukan olehnya di masa lampau.
Bahlil menceritakan dirinya pernah berkecimpung di dunia bisnis kayu hingga tambang sebelum masuk ke pemerintahan. Dia mengaku memiliki perasaan bersalah karena lini usaha yang digelutinya dahulu turut berkontribusi pada perubahan alam yang berdampak pada lingkungan.
Hal ini diceritakannya pada saat acara Talkshow "Aksi Nyata untuk Bumi Lestari" DPP Partai Golkar, Jumat (28/11/2025). Hal ini juga diungkapkannya setelah menuturkan duka cita terhadap musibah bencana di Sumatra. Seperti diketahui, telah terjadi bencana alam, yakni banjir bandang hingga tanah longsor, di tiga wilayah di Sumatra, yakni Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
"Saya menceritakan sedikit, saya juga merasa bersalah. Karena waktu saya jadi pengusaha dulu, dulu waktu saya jadi pengusaha, saya kebetulan usaha saya dulunya main kayu sama tambang, yang semua urusannya pasti nebang pohon," jelasnya dalam acara Talkshow di DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Dia menyadari bahwa aktivitas penebangan pohon dan pertambangan tanpa tata kelola yang baik, membawa dampak buruk bagi lingkungan yang dirasakan saat ini. Menurutnya, rentetan bencana yang terjadi seperti tanah longsor dan banjir yang kerap terjadi belakangan ini tidak lepas dari dampak penggundulan hutan yang pernah terjadi.
"Atas dasar pengalaman itu, dampaknya sekarang adalah apa yang terjadi. Ketika pertambangan, perkebunan tidak ditata dan dikelola secara baik, maka dampaknya kepada sosial. Hari ini yang terjadi, tanah longsor, karena penggundulan hutan, banjir, juga mengalami hal yang sama," imbuhnya.
Berangkat dari pengalaman tersebut, pihaknya kini menerapkan kebijakan penataan totalitas terhadap proses pertambangan agar lebih ramah lingkungan, salah satunya dengan memperketat aturan reklamasi.
Pemerintah mewajibkan para pemegang izin tambang untuk menjaminkan biaya reklamasi di awal guna mencegah pengusaha lari dari tanggung jawab memulihkan hutan setelah selesai beroperasi.
"Maka kemudian itulah yang mendorong kami untuk melakukan penataan secara komprehensif dengan meminta kepada seluruh izin-izin pertambangan agar menjaminkan biaya reklamasinya dulu. Supaya jangan sampai nambang terus tinggalkan hutan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNBC]