Ramai-Ramai Gubernur RI Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana
Jakarta, CNBC Indonesia - Bencana hidrometeorologi banjir bandang hingga tanah longsor melanda setidaknya tiga daerah utama di Sumatera dalam beberapa hari terakhir ini, yakni Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), hingga Aceh.
Luasnya daerah yang tertimpa bencana dan juga korban yang terdampak membuat ketiga pemimpin daerah tersebut menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari.
Sumatera Barat
Pertama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menetapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur bernomor 360-761-2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor, dan Angin Kencang di Wilayah Provinsi Sumbar Tahun 2025.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi mengatakan, status tanggap darurat bencana berlaku selama 14 hari sejak Selasa, 25 November 2025 hingga 8 Desember 2025.
"Dengan adanya 13 kabupaten kota di Sumbar yang terdampak, kondisi ini menjadi dasar kuat bagi Pemprov untuk menetapkan status tanggap darurat bencana di tingkat provinsi. Keputusan ini juga dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penanganan darurat bencana di lapangan," ungkap Arry, dikutip dari detikcom, Jumat (28/11/2025).
Adapun 13 daerah yang terdampak bencana di Sumbar yakni Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Tanah Datar, Agam, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota Pariaman, Pasaman Barat, dan Kota Bukittinggi. Selain itu juga ada Kota Solok, Padang Panjang, Limapuluh Kota, Pasaman.
Dari 13 daerah itu, Padang Pariaman yang paling parah terdampak banjir, sementara kabupaten Agam terparah dampak longsor.
Selain Padang Pariaman dan Agam, daerah lainnya yang tergolong parah adalah Kota Padang, dimana terjadi banjir di 7 kecamatan yang ada.
Aceh
Kedua, Gubernur Aceh Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang berlaku selama 14 hari. Penetapan dilakukan sejak Kamis (27/11/2025), menyusul parahnya bencana yang telah memutus jaringan komunikasi dan menimbulkan korban jiwa.
Dikutip dari detikcom, Mualem mengumumkan penetapan itu usai rapat paripurna yang berlangsung di DPR Aceh. Ketua Umum Partai Aceh itu menjelaskan, dirinya telah menetapkan keputusan Gubernur Aceh Tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2025.
"Penetapan status tanggap darurat bencana tersebut akan berlangsung selama 14 hari sejak tanggal 28 November sampai dengan 11 Desember," kata Mualem.
Mualem berharap penetapan status darurat ini dapat mempercepat mobilisasi logistik, evakuasi, dan dukungan lintas lembaga untuk menangani bencana yang kini meluas di berbagai daerah di Aceh.
Mualem menjelaskan Pemerintah Aceh juga telah menyalurkan bantuan dalam penanganan bencana tersebut. Bantuan disalurkan melalui SKPA ke sejumlah daerah terdampak banjir dan longsor. Namun, dia mengaku Pemerintah Aceh kewalahan karena ada beberapa jembatan terputus.
"Kita kewalahan juga karena beberapa jembatan terputus seperti di daerah tengah dan timur. Kita kewalahan karena kita transportasi tidak ada," jelasnya.
Sumatera Utara
Ketiga, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menetapkan Sumut dalam status darurat bencana selama 14 hari ke depan, mulai Kamis, 27 November hingga 10 Desember 2025.
Keputusan ini dikeluarkan setelah bencana hidrometeorologi banjir bandang hingga tanah longsor yang menghantam lebih dari 10 kabupaten kota.
Keputusan tersebut tertuang dalam SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/836/KPTS/2025 tanggal 27 November 2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Gempa Bumi di Provinsi Sumut selama 14 hari mulai 27 November 2025 hingga 10 Desember 2025.
Mengutip CNNIndonesia, Bobby mengatakan kebijakan ini dibutuhkan untuk mempercepat penanganan bencana di wilayah yang mengalami kerusakan infrastruktur hingga jatuhnya korban jiwa.
"Untuk penanganan yang dilakukan, berfokus pada pelayanan, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban serta membuka akses jalan yang terputus akibat bencana," kata Bobby, dikutip dari CNNIndonesia, Jumat (28/11/2025).
Bobby mengatakan, Pemprov Sumut telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bantuan dana siap pakai kepada kabupaten/kota terdampak.
"Pemprov Sumut telah menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak bencana. Kami telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna kebutuhan bantuan dan dukungan penanganan bencana," paparnya.
Pemprov Sumut mencatat sedikitnya 10 kabupaten/kota mengalami dampak bencana hidrometeorologi yakni Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Langkat, Padangsidimpuan, dan Nias Selatan. Dilaporkan, sebanyak total 30 jiwa meninggal dunia di Sumut dan kurang lebih 4.035 warga yang mengungsi.
[Gambas:Video CNBC]