PM Takaichi Nekat! Jepang Tebar Duit Rp2.279 T, Investor Terguncang
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi langsung tancap gas dengan menyetujui paket stimulus ekonomi senilai 21,3 triliun yen atau sekitar Rp2.279 triliun pada Jumat (21/11/2025), sebuah langkah awal berskala besar yang menunjukkan arah kebijakan fiskal ekspansif yang dijanjikannya sejak menjabat.
Adapun kebijakan ini sekaligus memicu sorotan terhadap kesehatan fiskal Jepang yang sudah lama berada dalam tekanan.
Paket tersebut mencakup belanja akun umum sebesar 17,7 triliun yen, jauh melampaui 13,9 triliun yen pada tahun sebelumnya dan menjadi stimulus terbesar sejak masa pandemi Covid-19. Pemerintah juga memasukkan pemotongan pajak senilai 2,7 triliun yen dalam rencana tersebut.
Namun, besarnya langkah fiskal itu langsung mengguncang pasar. Kekhawatiran mengenai memburuknya posisi fiskal Jepang akibat stimulus besar ini mendorong pelemahan yen ke posisi terendah dalam 10 bulan, sekaligus mendorong imbal hasil obligasi pemerintah tenor sangat panjang ke rekor tertinggi.
Berbicara kepada para wartawan, Takaichi menegaskan bahwa paket tersebut tetap memperhitungkan keberlanjutan fiskal Jepang.
"Untuk pendanaan, kami akan memanfaatkan pendapatan pajak yang lebih tinggi dari perkiraan dan pendapatan non-pajak, tetapi kekurangannya akan ditutupi dengan menerbitkan obligasi pemerintah tambahan," katanya, dilansir Reuters.
"Namun total penerbitan obligasi pemerintah setelah anggaran tambahan, dikombinasikan dengan anggaran awal pada tahun fiskal ini, diperkirakan akan lebih rendah dibanding total 42,1 triliun yen setelah anggaran tambahan tahun lalu," ujar Takaichi.
Meskipun demikian, ukuran pasti tambahan obligasi pemerintah untuk menutup kebutuhan stimulus belum difinalisasi. Sumber yang mengetahui hal ini mengatakan bahwa jumlahnya diperkirakan lebih besar dibanding penerbitan 6,69 triliun yen untuk paket stimulus tahun lalu.
Kabinet Takaichi berencana menyetujui anggaran tambahan untuk mendanai paket tersebut paling cepat pada 28 November, dengan target mendapatkan persetujuan parlemen sebelum akhir tahun.
Â
(luc/luc)[Gambas:Video CNBC]