Maruarar Sudah Belanja Anggaran Kementerian Rp 3,6 T, Ini Rinciannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan realisasi anggaran Kementerian PKP) untuk tahun anggaran (TA) 2025. Per 18 November 2025, realisasi anggaran Kementerian PKP telah mencapai 77,65% terhadap pagu anggaran yang mencapai Rp 4,72 triliun.

"Realisasi anggaran dari pagu efektif per 18 November sebesar Rp3,66 triliun atau 77,65% dari pagu efektif. Kemudian, realisasi anggaran mengalami kenaikan dari sebelumnya triwulan III sebesar 39,89%,menjadi 77,65%," kata Ara dalam paparannya di rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (19/11/2025).

Realisasi anggaran terbesar dibukukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Perkotaan yang mencapai Rp 1,95 triliun atau sekitar 78,51% dari pagu efektif sebesar Rp 2,48 triliun. Pihaknya juga memproyeksikan realisasi anggaran pada 28 November mendatang dapat mencapai 85,02%. Ia juga berharap pada akhir 2025, realisasi anggaran bisa mencapai 97%.

"Proyeksi penyerapan pada 28 November 2025 sebesar 85,02%. Jadi kami berusaha per bulan supaya ketat buat evaluasi kami. Berharap di akhir 2025, bisa mencapai 97% realisasinya, karena kami juga ada tender-tender, sisa tender dan sebagainya, dengan kerja keras para sekjen, dirjen dan balai-balai satker yang ada di lapangan,"lanjutnya.

Adapun realisasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai masing-masing sebesar Rp 1,77 triliun, Rp 1,58 triliun, dan Rp 311,33 miliar.

Untuk belanja barang, rinciannya yakni untuk bantuan PSU, penanganan kumuh, sanitasi, pembayaran rusus/huntap bencana, rumah susun, multi years contract (MYC) Wisma Atlet sebesar Rp567,45 miliar atau sekitar 65,75%. Kemudian belanja untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar Rp964,35 miliar atau sekitar 94,48%, dan belanja operasional sebesar Rp242,69 miliar atau sekitar 57,64%.

Sementara itu untuk belanja modal, digunakan untuk pembayaran lanjutan proyek MYC dan proyek fisik 2025 mencapai Rp 1,57 triliun atau sekitar 78,56% dan belanja operasional sebesar Rp 7,32 miliar atau sekitar 44,23%.

Untuk belanja pegawai, digunakan untuk pembayaran gaji dan tukin 3.649 pegawai kementerian sebesar Rp 311,33 miliar atau sekitar 78,32%

Rencana Anggaran 2026

Menteri Ara mengungkapkan rencana program kegiatan Kementerian PKP pada 2026 mendatang, di mana pagu alokasi anggaran Kementerian PKP di 2026 mencapai Rp 10,89 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk program prioritas membenahi daerah termiskin, daerah terluar dan yang kesenjangan rasionya tinggi.

"Di tahun 2026, pagu alokasi anggaran PKP sebesar Rp10,89 triliun, untuk diprioritaskan dengan dukungan DPRdan arahan Bapak Presiden untuk mempertimbangkan daerah termiskin, daerah terluar dan daerah yang rasio kesenjangan cukup tinggi," jelas Ara.

Adapun penggunaan anggaran 2026 tersebut salah satunya akan digunakan untuk BSPS sebanyak 400.000 unit.

"Anggaran untuk BSPS tahun depan sebesar Rp8,9 triliun dengan target 400.000 unit, dan ini adalah 81,69% dari total anggaran kementerian kami.Artinya DPR dan pemerintah sepakat ini program yang sangat-sangat prioritas," ujarnya.