Alasan Wali Kota Muslim New York Mamdami Mau Diusir dari AS

Daftar Isi

• Alasannya
  • 1. Tuduhan Teroris
  • 2. Ideologi "Komunis"
  • 3. Denaturalisasi
• Respons Mamdani

Jakarta, CNBC Indonesia - Kemenangan bersejarah Zohran Mamdani sebagai Wali Kota terpilih New York City, yang mencatatkan dirinya sebagai Wali Kota Muslim dan Asia Selatan pertama, memicu gejolak politik ekstrem di Amerika Serikat (AS). Alih-alih mendapatkan ucapan selamat, sejumlah politisi Partai Republik di Washington justru menuntut pencabutan kewarganegaraan AS milik Mamdani dan mendeportasinya.

Tuntutan untuk denaturalization (pencabutan kewarganegaraan) ini muncul bukan hanya karena faktor identitas agama dan etnisnya. Melainkan karena ideologi politik progresif ekstrem Mamdani serta dukungannya yang vokal terhadap isu-isu yang dianggap kontroversial oleh kubu konservatif.

Baca: Geger! Wali Kota Muslim New York Mamdani Mau Diusir dari AS

Alasannya

1. Tuduhan Teroris

Basis utama tuntutan pengusiran ini adalah dugaan bahwa Mamdani, yang dinaturalisasi pada tahun 2018 setelah lahir di Uganda, memperoleh kewarganegaraan secara tidak sah. Anggota Kongres Andy Ogles dari Tennessee, salah satu pemimpin serangan ini, secara resmi meminta Departemen Kehakiman AS untuk menyelidiki proses naturalisasi Mamdani.

"Kami telah mengirimkan surat kepada DOJ yang meminta penyelidikan terhadap Zohran Mamdani atas potensi memperoleh kewarganegaraan AS melalui salah pernyataan yang disengaja atau penyembunyian dukungan material untuk terorisme," kata Ogles.

"Sebuah kota besar di Amerika berada di ambang kehancuran karena dipimpin oleh seorang komunis yang secara terbuka menganut ideologi teroris."

2. Ideologi "Komunis"

Pihak Republik melabeli Mamdani sebagai sosok "komunis murni" karena keterlibatannya dalam organisasi Democratic Socialists of America (DSA). Organisasi ini sempat dicap politisi sayap kanan sebagai organisasi komunis, namun tidak secara resmi.

Mamdani dan kampanyenya berfokus pada visi kebijakan yang radikal, termasuk redistribusi kekayaan dan perluasan layanan publik secara besar-besaran, yang didanai melalui kenaikan pajak yang signifikan bagi perusahaan dan orang kaya.

Baca: Viral, Momen Wali Kota Muslim New York Mamdani Salat Jumat

3. Denaturalisasi

Lahir di Uganda, Mamdani pindah ke AS pada tahun 1998, saat ia berusia tujuh tahun, dan menjadi warga negara AS pada tahun 2018. Untuk menjadi warga negara AS, orang dewasa umumnya harus telah tinggal terus menerus di negara tersebut sebagai penduduk tetap yang sah selama lima tahun, atau tiga tahun jika menikah dengan warga negara AS.

Denaturalisasi, proses pencabutan kewarganegaraan seseorang, hanya dapat dilakukan melalui perintah pengadilan. Denaturalisasi jarang digunakan, misalnya untuk mendeportasi anggota Nazi yang melarikan diri ke AS setelah Perang Dunia II atau orang-orang yang dihukum karena atau terkait dengan "terorisme".

Respons Mamdani

Mamdani, yang juga dikenal karena dukungannya yang vokal terhadap hak-hak Palestina, dengan cepat menepis tuduhan tersebut. Ia menegaskan ini sebagai serangan politik.

"Ini omong kosong rasis," kata Zohran Mamdani, merespons upaya pencabutan kewarganegaraannya.

Sementara itu, para ahli imigrasi menilai upaya pencabutan kewarganegaraan Mamdani ini memiliki peluang yang sangat kecil untuk berhasil. Pencabutan status warga negara naturalisasi adalah proses yang jarang terjadi, dan pemerintah federal harus menyajikan bukti yang jelas, meyakinkan, dan tegas dalam kasus perdata atau pidana bahwa Mamdani berbohong dalam aplikasi kewarganegaraannya.

"Denaturalisasi adalah upaya penyelesaian yang ekstrem dan jarang terjadi, yang mengharuskan pemerintah untuk membuktikan pengadaan ilegal atau kebohongan yang disengaja, atau minimal, bukti yang jelas, tegas dan meyakinkan bahwa fakta tersebut akan mengubah hasil pada saat naturalisasi," kata pengacara imigrasi Jeremy McKinney.

"Saya tidak melihat bukti yang dapat dipercaya bahwa dia tidak memenuhi syarat ketika dia mengambil sumpah atau bahwa kelalaian apa pun adalah hal yang penting," tambahnya.

Sebenarnya, formulir naturalisasi AS juga menanyakan apakah pelamar pernah menjadi anggota, terlibat atau terkait dengan partai komunis atau totaliter. Tapi DSA bukanlah partai komunis, sehingga argumen ini tidak dapat digunakan untuk mencabut kewarganegaraan Mamdami.

"Kaum sosialis demokratis pada umumnya menolak permusuhan komunis terhadap demokrasi perwakilan, serta keyakinan komunis terhadap kepemilikan negara atas alat-alat produksi," kata pakar sejarah komunisme Amerika di Emory University, Harvey Klehr.

(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cetak Sejarah, Muslim Bakal Jadi Wali Kota New York AS