Purbaya Kena Hujan Pujian dari Bos Pengembang, Titip Pesan Begini

Ferry Sandi,  CNBC Indonesia
03 November 2025 20:25
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.
Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.
Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.
Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.
Foto: Muhammad Luthfi Rahman

Jakarta, CNBC Indonesia - Kalangan pengembang memuji berbagai kebijakan yang digelontorkan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, termasuk keputusan memperpanjang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) hingga tahun 2027.

Kebijakan ini menjadi sinyal positif bagi dunia usaha karena menunjukkan arah kebijakan fiskal yang lebih terencana dan berpihak pada sektor riil, khususnya properti dan perumahan.

"Pertama pastinya PPNDTP kita berterima kasih, kita apresiasi. Kemudian kita apresiasi tinggi juga atas kebijakan PPNDTP hingga 2027 pun sudah diumumkan dari sekarang. Kita melihatnya ini adalah sesuatu yang berbeda ya, bahwa kebijakan ini by design, bukan respons atas sesuatu, bukan sesuatu yang tiba-tiba," ujar Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto kepada CNBC Indonesia, Senin (3/11/2025).

Kebijakan yang disampaikan sejak dini memungkinkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan rencana bisnis mereka secara lebih matang. Berbeda dengan kebijakan yang sering muncul mendadak, keputusan yang terencana sejak awal justru memberi kepastian dan ruang adaptasi yang lebih luas bagi pengembang.

"Kebijakan ini berarti terencana dengan baik, dan karena disampaikan dari awal punya waktu untuk kita jadikan sebagai bagian dari perencanaan usaha. Kadang-kadang tiba-tiba ada kebijakan begini, kan tiba-tiba baru ubah. Dengan begitu, karena disampaikan lebih jauh, maka itu Insyaallah akan lebih produktif gitu," katanya.

Langkah tersebut akan mendorong perencanaan yang lebih matang di sektor properti. Para pengembang, kini memiliki waktu untuk menghitung ulang potensi dan strategi bisnisnya dengan lebih terukur. Lebih lanjut, kebijakan PPNDTP juga akan memberikan dampak positif terhadap pasar perumahan dan iklim investasi. Insentif ini, mampu menumbuhkan optimisme baik di kalangan pembeli rumah maupun investor di sektor properti.

"Kebijakan itu berarti akan memberikan address positif bagi siapapun, bagi pembeli yang mencari rumah, dari sisi backlog. Juga dari mereka yang mau berusaha, investor ataupun pelaku, itu untuk mendapatkan kondisi optimisme lah," jelas Joko.

Menariknya, Joko juga menyoroti pendekatan komunikasi baru yang dilakukan oleh Purbaya dalam mengawal kebijakan ekonomi dan sektor keuangan. Ia menilai gaya kepemimpinan Purbaya yang terbuka dan responsif menjadi angin segar bagi dunia usaha.

"Yang terakhir, yang menurut kita lebih senang ini kan ada approach berbeda ya, ada warna berbeda yang dilakukan Pak Purbaya ini, lebih friendly, lebih terbuka. Kemudian juga kalau orang terbuka kan berarti mau mendengar, mau mendapatkan masukan, koreksi bahkan," ucapnya.

"Dan di salah satu statement yang disampaikan kan, Menkeu ini melihat beberapa masukan atau saran yang disampaikan melalui media sosial itu diterima dan diperhatikan. Ini kan sesuatu yang bagus buat kita," kata Joko.

Namun, Joko mengingatkan agar berbagai stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah tetap diimbangi dengan implementasi yang tepat sasaran. Ia mengibaratkan kebijakan yang berlebihan tanpa eksekusi yang baik justru bisa berdampak negatif bagi perekonomian.

"Di sisi lain, kalau kebijakan-kebijakan yang relatif berkaitan dengan properti ini bagus dan banyak ya, vitaminnya itu banyak. Sehingga kita harus melakukan terapi yang baik, sehingga jangan sampai malah obesitas tapi gak jalan," ujarnya.

Pengembang berharap agar pemerintah dapat mempercepat realisasi belanja dan penyerapan anggaran, sehingga efek kebijakan fiskal bisa segera dirasakan oleh sektor riil.

Ia optimistis, dengan langkah terencana dan sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri, perekonomian nasional akan bergerak lebih cepat di awal tahun depan.

"Di titik itu kan kita berharap apa yang dilakukan oleh pemerintah mendorong ekonomi riil itu bergerak dengan penempatan uang pemerintah di ekosistem. Dengan mendorong penyerapan segera bisa dikerjakan, realisasi belanja pemerintah bisa segera. Ini kan banyak hal yang positif yang pada akhirnya kita berharap ya maksimalnya lah di awal tahun depan itu sudah bisa bagus," ujar Joko.



[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos REI Tanggapi Rencana Ukuran Rumah Subsidi Bakal Lebih Mungil

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular