Purbaya Lihat Pedagang Thrifting Marah di Tiktok, Janjikan Hal Ini

Zahwa Madjid,  CNBC Indonesia
03 November 2025 17:35
Menkeu Purbaya Sidak Bank Mandiri pada Senin (06/10/2025) di Mandiri Club, Jakarta Selatan. (Tangkapan Layar TikTok)
Foto: Menkeu Purbaya Sidak Bank Mandiri pada Senin (06/10/2025) di Mandiri Club, Jakarta Selatan. (Tangkapan Layar TikTok)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa kebijakannya menutup peredaran barang-barang impor baju bekas atau balpres menuai banyak penolakan dari para pedagang thrifting.

"Saya juga monitor TikTok untuk lihat apa sih respons masyarakat, rupanya banyak juga pedagang itu yang hidup dari situ ya, pedagang thrifting, marah-marah sama saya," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Merespons itu, Purbaya menilai para pedagang thrifting sebetulnya hanya mencari keuntungan dalam jangka pendek dan justru mematikan pula industri tekstil di dalam negeri bila terus mengedarkan balpres pakaian bekas ilegal.

Sebaliknya, bila impor balpres ilegal itu ditutup, dan mendorong para pedagang thrifting itu menjual pakaian yang diproduksi oleh industri di dalam negeri, mereka ke depan akan memperoleh pendapatan yang lebih menjanjikan di masa depan.

"Kalau saya ubah aja jadi barang-barang dalam negeri aja dengan aturan yang pas dia bisa dagang itu pelan-pelan, industri hidup dan nanti lapangan kerja lebih hidup dia juga mungkin bisa usaha lain karena ada yang beli, karena daya beli masyarakat kita bagus, ketika banyak kerjaan di mana-mana." paparnya.

Sebagaimana diketahui praktik por pakaian jadi tanpa label merek yang diimpor asal China semakin mengkhawatirkan. Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebut, maraknya barang tanpa label merek atau unlabeled terbukti telah menggerus daya saing industri tekstil nasional dan membuat puluhan perusahaan gulung tikar.

"Itu sudah terbukti sangat menggerus, mengingat juga kemudian kita lihat hampir sebesar 58 atau 60-an perusahaan tekstil garmen jatuh dalam 3-4 tahun terakhir kan. Salah satu penyebabnya adalah liberalisasi impor itu yang dilakukan melalui berbagai kebijakan ya, termasuk misalnya Permendag 8/2024 itu," ujar Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana kepada CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Danang menjelaskan fenomena impor pakaian jadi tanpa label merek bukan hal baru di Indonesia. Barang-barang tersebut biasanya datang dari China tanpa merek, lalu diberi label baru oleh importir setelah tiba di Tanah Air.

"Ini tuh praktik yang sering kita temui. Jadi banyak barang-barang baru dari Cina masuk Indonesia tanpa brand, kemudian importir di sini memasang brand di situ merek-merek," ujarnya.

Menurut Danang, praktik tersebut sudah lama terjadi dan pernah dilaporkan pihaknya ke pemerintah. "Ya, itu kan sudah kita laporkan sebenarnya ke Menteri Koperasi UKM waktu jaman masih Mas Teten ya. Sebenarnya sudah kita laporkan gitu," kata dia.


(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bea Cukai Tindak Penyelundupan Pakaian Bekas Rp 1,51 Miliar

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular