Bos Daihatsu Buka Suara, Respons Rencana BBM Campur Etanol 10%

Ferry Sandi, CNBC Indonesia

29 October 2025 18:45

Foto: Astra Daihatsu motor. (Dok: Daihatsu Motor)

Osaka, CNBC Indonesia - Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru terkait penggunaan bahan bakar campuran etanol di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) memastikan seluruh kendaraannya telah siap beradaptasi dengan rencana tersebut.

Marketing Director and Corporate Communication Director PT ADM Sri Agung Handayani menegaskan kesiapan Daihatsu menghadapi kebijakan penggunaan Etanol 10% (E10) pada bahan bakar mobil.

"Jadi, pemerintah berencana, Pak Menteri [ESDM Bahlil Lahadalia] mengatakan kemungkinan akan ada unsur etanol, Etanol 10 persen ya," ujar Sri Agung dalam Daihatsu Media Trip Japan, Rabu (29/10/2025).

Daihatsu telah melakukan riset dan pengembangan (R&D) untuk memastikan seluruh kendaraan Daihatsu dapat menyesuaikan diri dengan standar bahan bakar baru tersebut.

"Jadi, kami memiliki R&D dan kami sudah menyiapkan. Satu, kendaraan Daihatsu kompatibel terhadap etanol maksimum 10 persen. Dua, dengan catatan penggunaan oktan-nya harus sesuai yang di-suggest," ujarnya.

Baca:

Wih, Kendaraan Ini Ternyata Mampu Isi BBM Campur Etanol 100%

Langkah ini demi mendukung transisi energi bersih di Tanah Air. Dengan meningkatnya dorongan pemerintah terhadap penggunaan bahan bakar terbarukan, pabrikan otomotif dituntut untuk beradaptasi secara cepat tanpa mengorbankan performa maupun efisiensi kendaraan.

Dengan kesiapan yang disampaikan Daihatsu, konsumen diharapkan tidak perlu khawatir terhadap perubahan komposisi bahan bakar yang akan diterapkan pemerintah dalam waktu dekat.

Pemerintah menyiapkan peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 10% (E10). Adapun, rencana penerapan E10 pada produk BBM sendiri telah mendapat restu dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperkirakan berdasarkan rancangan yang sedang disusun, program itu kemungkinan besar sudah dapat berjalan paling lambat pada tahun 2027.

"Tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lama 2027 ini sudah bisa jalan," kata Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta beberapa waktu lalu.