Purbaya: Tidak Ada Pesan Sponsor di APBN!

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak banyak mengubah postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 yang disusun sejak masa kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati sebagai bendahara negara.

Purbaya mengatakan, selepas Sri Mulyani melepas jabatan per September 2025 dan mengalihkan kepada dirinya, Sri Mulyani tak memberikan pesan khusus apapun terkait postur APBN 2026.

"Jadi pesan khusus enggak ada, pesan sponsor juga enggak ada," kata Purbaya saat diskusi secara daring dengan media massa, Jumat (10/10/2025).

Baca: Tak Asal-asalan! Purbaya Ogah Taruh Dana APBN di Bank Bermasalah

Meski tak ada pesan khusus, Purbaya mengatakan, ia memilih tak melakukan perubahan dari postur yang disusun sejak masa kepemimpinan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan. Baginya postur yang sudah disusun Sri Mulyani sejak akhir tahun lalu sudah bagus.

Hanya saja, ia mengubah satu komponen postur APBN 2026, yakni dari sisi dana transfer ke daerah (TKD) dengan penambahan Rp 43 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 649,99 triliun menjadi Rp 692,99 triliun.

"Ini memang diperlukan karena saya pikir kan kita lihat tuh keributan daerah karena anggarannya dipotong terlalu banyak, sehingga mereka over kreatif naikin pajak-pajaknya" kata Purbaya.

Purbaya mengatakan, pengubahan anggaran TKD itu pun atas hasil usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tanpa mengubah sepeser pun besaran yang diusulkannya.

"Saya penuhi semuanya yang dia minta tanpa korupsi satu rupiah pun, jadi harusnya itu sudah cukup untuk menenangkan keributan di daerah," ucap Purbaya.

Baca: Kemenkeu Tegaskan Utang Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung Tak Usik APBN

Sebagai informasi, postur APBN 2026 sebetulnya mengalami perubahan dari RAPBN 2026. Pendapatan negara tetap hanya naik sedikit targetnya dari Rp 3.147,68 triliun menjadi Rp 3.153,58 triliun.

Belanja negara justru ada kenaikan cukup tinggi dari Rp 3.786,49 triliun menjadi Rp 3.842,73 triliun, karena ada pengubahan anggaran TKD dan sedikit perubahan belanja pemerintah pusat dari Rp 3.136,49 triliun menjadi Rp 3.149,73 triliun.

Dengan postur yang berubah itu, defisit APBN ikut mengalami kenaikan dari yang semula dirancang Rp 638,81 triliun menjadi Rp 689,15 triliun.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Pastikan Efisiensi Tetap Lanjut di APBN 2026