Gelap! Pemerintah AS Akan Tutup, Shutdown Mulai Rabu Tengah Malam

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) akan resmi ditutup (shutdown) tepat setelah tengah malam, Rabu (1/10/2025). Pemerintahan federal yang dipimpin Presiden Donal Trump bakal berhenti beroperasi setelah Kongres gagal meloloskan RUU pendanaan sementara.

Perpolitikan AS terdiri dari dua kamar. Di mana Kongres terbagi menjadi dua faksi DPR dan Senat.

DPR terdiri dari 435 orang dari distrik-distrik dalam negara bagian, dan kini dikuasai Republik. DPR sendiri akan meloloskan UU yang disepakati Senat, yang kemudian dikirim ke presiden untuk diratifikasi.

Pilihan Redaksi Bendera One Piece Berkibar Lagi, Ribuan Gen Z Demo-Menentang Presiden Ramai Perusahaan Jepang 'Buru' Pekerja WNI, Ini Alasannya Kala Trump Puji Prabowo Secara Langsung Depan Netanyahu, Katakan Ini Shutdown AS di Depan Mata, Trump Tiba-Tiba Beri Warning Ngeri Ini 7 Update Gaza: Hamas Respons Deal Trump-Netanyahu, Tepi Barat Kolaps

Mengutip CNBC International, partai pemerintah, Republik, dan oposisi, Demokrat, menolak untuk mengalah dari posisi mereka yang berseberangan terkait kesepakatan pendanaan untuk menghindari penutupan di Senat AS. Republik mencoba mengesahkan RUU dana sementara yang telah disahkan di DPR AS tetapi tidak berhasil mendapatkan suara dari Demokrat, yang dibutuhkan untuk dikirimkan ke meja Trump.

Sebelumnya, Partai Republik di DPR AS telah mengesahkan langkah sementara untuk memperpanjang pendanaan hingga akhir November, sambil menunggu negosiasi rencana belanja jangka panjang. Namun Partai Demokrat ingin agar ratusan miliar dolar belanja layanan kesehatan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dijamin karena kemungkinan akan dihapuskan oleh pemerintahan Trump.

"Ini hari yang menyedihkan bagi bangsa kita," kata Senator John Fetterman, politisi Demokrat dari Pennsylvania yang membelot dari sebagian besar anggota kaukus partainya dan mendukung RUU pendanaan sementara dari Partai Republik.

"Pemerintah kita tutup pada tengah malam," tambah Fetterman dalam sebuah pernyataan lagi.

"Saya tidak akan memilih kekacauan akibat penutupan pemerintah kita. Suara saya adalah untuk negara kita, bukan partai saya."

Penghentian mengakibatkan terhentinya operasi-operasi non esensial pemerintahlah. Hal ini menyebabkan 750.000 pegawai negeri sipil (PNS) untuk sementara waktu dirumahkan dan tanpa gaji.

"Jumlah pegawai yang dirumahkan dapat bervariasi setiap harinya karena beberapa lembaga mungkin akan merumahkan lebih banyak pegawai semakin lama penutupan berlangsung," bunyi surat Kantor Anggaran Kongres kepada Senator Joni Ernst, Partai Republik dari Iowa, yang telah meminta kantor tersebut untuk menghitung dampak finansial bagi pegawai federal jika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara itu, Business Roundtable, sebuah kelompok yang beranggotakan para CEO perusahaan terkemuka di AS, menyerukan langkah-langkah cepat untuk membuka kembali pemerintah. Mendanai pemerintahan ditegaskan kelompok itu adalah tanggung jawab penting Kongres.

"Penutupan pemerintah akan menciptakan ketidakpastian, mengganggu layanan penting, dan merugikan bisnis, pekerja, dan keluarga Amerika," kata CEO Business Roundtable, Joshua Bolten.

"Business Roundtable mendesak Kongres untuk bertindak cepat guna menghindari penutupan pemerintah."

Penutupan ini akan menjadi yang pertama dalam enam tahun terakhir. Penutupan pemerintah AS terlama dalam sejarah negeri itu, terjadi selama masa jabatan pertama Trump, ketika fungsi pemerintahan dihentikan selama 35 hari mulai Desember 2018.

"Kita mungkin akan mengalami penutupan pemerintahan," kata Trump kepada para wartawan di Ruang Oval sebelum pemungutan suara, Selasa.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Trump Mau Pangkas Anggaran Belanja Rp2.678 T, AS Gonjang-ganjing