Universitas Harvard Bayar Rp 8,3 T ke Trump, Kok Bisa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa administrasinya telah mencapai kesepakatan dengan Universitas Harvard. Hal ini terjadi setelah negosiasi yang berlangsung berbulan-bulan akibat ketegangan keduanya setelah mahasiswa Harvard terus berdemonstrasi untuk aksi solidaritas terhadap Palestina.

Dalam pengumumannya, Universitas Ivy League tersebut setuju untuk membayar US$ 500 juta (Rp 8,345 triliun). Trump, berbicara kepada wartawan di Ruang Oval, mengonfirmasi detail kesepakatan itu, merujuk pada Menteri Pendidikan Linda McMahon yang tengah menyelesaikan rincian akhir

"Mereka akan membayar sekitar US$ 500 juta dan mereka akan mengoperasikan sekolah kejuruan," ujar Trump dikutip Rabu (1/10/2025). "Sekolah-sekolah tersebut akan mengajarkan masyarakat tentang Kecerdasan Buatan (AI), permesinan, dan berbagai hal teknis lainnya."

Pilihan Redaksi Ramai Perusahaan Jepang 'Buru' Pekerja WNI, Ini Alasannya Kala Trump Puji Prabowo Secara Langsung Depan Netanyahu, Katakan Ini Chaos Demo Madagaskar Menggila, Pemerintah Bubar-Gen Z Belum Puas Tok! Mantan Presiden Divonis Hukuman Mati Usai Terlibat Perang Saudara

Meskipun pengumuman ini datang langsung dari Gedung Putih. Namun Universitas Harvard yang berbasis di Cambridge, Massachusetts, belum memberikan komentar resmi.

Kesepakatan ini mencuat di tengah kebijakan agresif administrasi Trump yang mengancam sejumlah sekolah, universitas, dan perguruan tinggi dengan penahanan dana federal atas berbagai isu kontroversial. Isu-isu yang menjadi target administrasi Trump sangat beragam, mencakup protes pro-Palestina terhadap perang sekutu AS, Israel, di Gaza, inisiatif perubahan iklim, kebijakan transgender, dan praktik keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) yang dianut oleh institusi-institusi tersebut. Ancaman ini dipandang sebagai upaya untuk membentuk ulang agenda pendidikan tinggi di AS.

Langkah-langkah pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan oleh administrasi Trump terhadap universitas telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pegiat hak asasi, yang menyoroti potensi pelanggaran terhadap hak kebebasan berbicara, privasi, dan kebebasan akademik. Pemerintahan Trump sering kali dituduh menggunakan kekuatan federal untuk memaksakan agenda ideologisnya.

Secara spesifik, Trump secara terbuka menuding universitas-universitas ternama, termasuk Harvard, telah membiarkan munculnya manifestasi antisemitisme selama berlangsungnya protes pro-Palestina di kampus mereka. Tudingan ini menjadi dasar utama bagi tindakan keras yang diambil oleh pemerintah federal.

Namun, kelompok-kelompok pengunjuk rasa termasuk beberapa kelompok Yahudi, berpendapat bahwa pemerintah secara keliru menyamakan kritik terhadap serangan Israel di Gaza dan pendudukan wilayah Palestina dengan antisemitisme. Mereka menyamakan advokasi hak-hak Palestina dengan dukungan terhadap ekstremisme.

Sementara itu, pemerintah tidak mengumumkan adanya penyelidikan serupa terhadap isu Islamofobia. Meskipun, satgas Harvard pada akhir April mengatakan bahwa mahasiswa Yahudi dan Muslim di sekolah itu menghadapi kefanatikan dan pelecehan selama perang di Gaza.

Kesepakatan dengan Harvard ini bukanlah yang pertama. Tiga sekolah Ivy League lainnya juga telah membuat kesepakatan serupa dengan administrasi.

Contoh paling signifikan adalah Universitas Columbia. Pada Juli lalu setuju membayar US$ 220 juta (Rp 3,6 triliun) untuk memulihkan dana penelitian federal yang ditahan karena tuduhan bahwa universitas tersebut membiarkan antisemitisme berkembang di kampus.

Sama seperti Columbia, administrasi Trump mengambil tindakan ekstrem terhadap Harvard terkait gerakan protes pro-Palestina. Tindakan tersebut termasuk memindahkan untuk mengakhiri lebih dari US$ 2 miliar (Rp 33,38 triliun) dalam pendanaan hibah penelitian kepada universitas tersebut.

Selain itu, pemerintah juga berupaya melarang mahasiswa internasional dari sekolah tersebut, mengancam status akreditasi Harvard, dan membuka peluang pemotongan dana lebih lanjut. Presiden Harvard, Alan Garber, sebelumnya pernah menyatakan bahwa berbagai tindakan federal yang dilancarkan sejak kembalinya Trump ke kantor pada Januari dapat merampas hampir US$ 1 miliar (Rp 16,69 triliun) dana universitas setiap tahun, memaksanya melakukan PHK staf dan pembekuan perekrutan.

(tps/șef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Trump Benar-benar Murka ke Harvard, Potong Anggaran Jumbo Ini