Kirim 7 Desakan Darurat Ekonomi, Ini Profil Aliansi Ekonom Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Aliansi Ekonom Indonesia bertandang ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai perwakilan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto pada Senin (29/9/2025).

Adapun dalam pertemuan tersebut, para ekonom mendiskusikan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang telah didukung oleh lebih dari 700 profesional dan akademisi dari dalam dan luar negeri.

Sebelumnya, 7 Desakan Ekonomi tersebut ditandatangani oleh 383 ekonom dan akademisi di bidang ekonomi dan 283 pendukung dari berbagai latar belakang pada 9 September 2025.

Baca: Kekayaan RI 25 Tahun Dibawa Kabur, Prabowo Colek Menteri Lulusan S3

Pernyataan tersebut diwakili oleh beberapa ekonom dan akademisi, di antaranya Lili Yan Ing, Vivi Alatas, Elan Satriawan, Teuku Riefky, Rizki Nauli Siregar, Rimawan Pradiptyo, Jahen Fachrul Rezki, Gumilang Aryo Sahadewo, Yose Rizal Damuri, Titik Anas, Vid Adrison, Riswandi, Wisnu Setiadi Nugroho, dan Mervin Goklas Hamonangan.

Setelah pertemuan dengan pemerintah, Anggota Aliansi Ekonom Indonesia, Lili Yan Ing menyampaikan kekecewaan atas pelaksanaan MBG yang dinilai tidak proposional. Pasalnya, MBG adalah janji politik yang pada idenya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak.

"Kami menyampaikan kekecewaan kami bahwa menurut kami pertama alokasi MBG itu adalah tidak proporsional. Yang kedua adalah kami mengerti bahwa MBG itu adalah janji politik dan pada idenya adalah ya itu memang bagus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak," ujar Lili saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (29/9/2025).

Selain itu, Anggota Aliansi Ekonom Indonesia, Vid Adrison menilai alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis yang mencapai Rp 335 triliun dapat berpotensi menimbulkan crowding out terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Adapun, crowding out adalah situasi ketika belanja pemerintah meningkat dan menggerus pengeluaran atau investasi dari sektor swasta.

Baca: Aliansi Ekonom Kritik Keras Program MBG, Minta Hentikan Sementara

Keresahan ini disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (29/9/2025).

"Anggaran bisa dihemat. Jadi itu konsen kami terkait dengan crowding out tadi ya. Rp 335 triliun ini sangat-sangat besar," ujar Vid saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (29/9/2025).

Vid menyampaikan bahwa meskipun sebagian dana disebut sebagai cadangan, alokasi tersebut tetap masuk kedalam pagu anggaran. Dengan demikian anggaran jumbo tersebut dapat mengurangi ketersediaan dana untuk program lain.

Secara keseluruhan, berikut Tujuh Desakan Darurat Ekonomi:

Desakan 1: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional.

Desakan 2: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan), serta kembalikan penyelenggara negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya.

Desakan 3: Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.

Desakan 4: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.

Desakan 5: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.

Desakan 6: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal (seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi, dan Danantara).

Desakan 7: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Kedatangan Tamu dari IMF, Ini Sosoknya!