Purbaya Sebar Rp 200 T ke Himbara, Buat Perumahan Kecipratan Berapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menggelontorkan tambahan likuiditas sebesar Rp200 triliun ke perbankan nasional, khususnya bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Namun, hingga saat ini, pemanfaatan dana tersebut untuk mendukung sektor pembiayaan perumahan masih dalam tahap penjajakan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyebut bahwa pihaknya sedang menjajaki kemungkinan kerja sama agar dana tersebut bisa disalurkan ke sektor perumahan, terutama yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita kan penjajakan, ada nggak yang bisa dikolaborasikan dengan adanya tambahan likuditas Rp200 triliun (APBN) ke perbankan, terutama Himbara untuk bisa dimanfaatkan di sektor pembiayaan perumahan khususnya," ujar Heru saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Namun, ia menekankan bahwa ada tantangan teknis yang membuat pemanfaatan dana tersebut belum bisa langsung dieksekusi. Salah satunya adalah ketidaksesuaian karakteristik dana negara dengan kebutuhan pembiayaan perumahan.

Karakter dana pemerintah yang ditempatkan di perbankan bersifat jangka pendek dan bisa dicairkan sewaktu-waktu, sementara pembiayaan perumahan membutuhkan sumber dana jangka panjang agar bisa berkelanjutan.

Foto: Muhammad Luthfi Rahman Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

"Nah itu kan sifatnya deposit on call, dana pemerintah yang harus standby dan siap diambil sewaktu-waktu, sementara pembiayaan perumahan itu adalah pembiayaan jangka panjang," jelasnya.

Hingga saat ini, BP Tapera masih mencari skema terbaik agar likuiditas tambahan tersebut dapat disinergikan dengan kebutuhan pembiayaan rumah rakyat melalui skema yang aman bagi fiskal namun tetap menarik bagi perbankan.

"Ini yang kita masih belum nemu lah apa yang bisa diskemakan terkait dengan tambahan likuiditas dari kas negara ke teman-teman Himbara," tutup Heru.

Dengan kebutuhan pembiayaan rumah yang terus meningkat, skema pemanfaatan dana likuiditas negara ke sektor perumahan menjadi salah satu fokus utama BP Tapera dalam mendorong keterjangkauan akses hunian bagi masyarakat.

Adapun salah satu bank Himbara yakni BTN mendapatkan penempatan dana sebesar Rp25 triliun dari pemerintah guna memperkuat percepatan pembiayaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Angka ini masuk dalam total Rp200 triliun penempatan dana pemerintah ke Bank Himbara.

Dana tersebut berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 276 Tahun 2025.