Badan Intel Kemenkeu Minta Izin DPR Anggarkan Pagu Rp 1,55 T di 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BATII) Kementerian Keuangan yang baru berdiri pada 2025 mengajukan usulan anggaran senilai Rp 1,55 triliun pada 2026.

Kepala BATII Suryo Utomo mengatakan, usulan anggaran itu ditujukkan untuk menjalankan tiga fungsi utama BATII, yaitu sebagai penggerak transformasi Kemenkeu, pengelolaan teknologi digital, serta analisis data dan informasi ekonomi dan keuangan.

"Terus terang saja kami belum memiliki sejarah karena baru muncul badan ini 2025," kata Suryo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (11/9/2025).

Baca: Purbaya Siap Guyur Rp200 T ke Bank, Ekonom Beberkan Efeknya ke Ekonomi

Prioritas kerja BATII pada 2025 terdiri dari implementasi grand design transformasi Kemenkeu, interoperabilitas core system APBN, pengembangan Satu Data Kemenkeu dan Kemenkeu AI, integrasi office automation Kemenkeu, dan penguatan serta modernisasi infrastruktur.

Adapun untuk 2025, fokus kegiatannya ialah inisiatif strategis reformasi birokrasi di Kemenkeu, inovasi dan manajemen perubahan, pengembangan core system APBN dan office automation, modernisasi infrastruktur TIK, dan keamanan informasi.

Adapula dalam bentuk data analytics dan pengembangan Kemenkeu AI, hasil analisis dan policy recommendation, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan tata kelola organisasi.

Baca: Ini Daftar Kritik dan Saran Anggota DPR RI Buat Menkeu Baru

Target dari berbagai kegiatan itu kata Suryo ialah transformasi Kementerian Keuangan yang berkesinambungan dan berdampak, digitalisasi layanan Kemenkeu yang berkualitas, mudah, dan andal, serta ketersediaan data dan informasi yang berkualitas.

Untuk memastikan seluruh kegiatan itu berjalan, Suryo mengatakan, strategi yang digunakan BATII pada 2026 di antaranya pelaksanaan milestone grand design transformasi Kemenkeu bersama seluruh unit eselon I Kemenkeu.

Lalu, pemutakhiran tata kelola TIK, peningkatan performa melalui modernisasi infrastruktur TIK dan tata kelolanya, pengembangan core system APBN dan office automation yang memiliki interoperabilitas dengan sistem nasional, serta penguatan keamanan informasi dan memastikan tidak terjadi insiden keamanan dan kebocoran data.

Baca: Purbaya Ungkap Pajak Rajin Ditarik, Uangnya Malah Numpuk di BI

Dilakukan juga mitigasi downtime untuk memastikan ketersediaan layanan TIK, meningkatkan kualitas jaringan internet dan internet untuk kemudahan akses layanan Kemenkeu, penggunaan teknologi tepat guna, seperti Smart DC, Kemenkeu Cloud Platform, dan Kemenkeu Service Bus.

Selanjutnya melalui pengembangan platform data analytics dan AI mandiri, serta pengembangan talenta digital Kemenkeu dan peningkatan digital literacy untuk seluruh pegawai.

Seluruh strategi itu akan dijalankan dengan memanfaatkan usulan pagu anggaran Rp 1,55 triliun, yang terdiri dari belanja pegawai Rp 12,03 miliar, belanja barang operasional Rp 859,82 miliar, belanja barang non operasional Rp 35,10 juta, dan belanja modal Rp 642,26 miliar.

"Jadi fokus kami di sana melaksanakan tugas sistem informasi dan juga menjaga data dan sistem yang ada di Kemenkeu serta menjalankan transformasi yang berkesinambungan dan resilien serta kemudahan kami dalam laksanakan pekerjaan ke depan," tegas Suryo.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ramai-Ramai! Menteri Prabowo Minta Tambahan Anggaran 2026