Pesan Lengkap Prabowo untuk DPR, Kementerian, TNI & Polri

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta DPR segera membuka ruang dialog dengan masyarakat, terutama kalangan mahasiswa dan kelompok sipil lainnya. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

"Saya akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung," ujarnya.

Presiden menekankan pentingnya penyampaian aspirasi secara damai dan konstitusional, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998, serta International Covenant on Civil and Political Rights.

Baca: Cek Besaran Gaji Pokok dan Sederet Tunjangan Anggota DPR 2025

"Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai, namun apabila terdapat tindakan anarkis, perusakan, pembakaran fasilitas umum, penjarahan, hingga ancaman terhadap keselamatan rakyat, maka hal itu merupakan pelanggaran hukum. Negara wajib hadir melindungi rakyatnya," kata Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan aparat harus bersikap adil dan melindungi masyarakat secara aktif.

"Aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat, serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas," ujarnya.

Terkait insiden yang terjadi selama demonstrasi, Presiden menyebut bahwa proses pemeriksaan terhadap petugas yang diduga melakukan pelanggaran telah dilakukan oleh Polri.

Baca: Kabur dari RI, Orang Ini Justru Terkenal di Singapura

"Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian RI telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik," ucapnya.

Sebagai bentuk keterbukaan pemerintah, Presiden Prabowo memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga agar menerima kritik dan masukan dari masyarakat. "Kepada pemerintah, saya perintahkan seluruh kementerian/lembaga untuk menerima utusan dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan kritik, koreksi, dan masukan demi perbaikan jalannya pemerintahan," tegasnya.

Presiden Prabowo juga mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan nasional melalui semangat gotong royong.

Baca: Sahroni-Nafa-Eko-Uya, Ini Daftar Anggota DPR yang Dinonaktifkan

Aksi Penjarahan

Seusai sidang kabinet yang diadakan pada akhir minggu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa salah satu bahasan dalam sidang tersebut adalah aksi penjarahan rumah beberapa pejabat. Salah satunya adalah rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Presiden memberi penegasan agar semua tindakan-tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal baik itu dalam bentuk perusakan benda fasilitas umum dan harta milik pribadi supaya dilakukan suatu penindakan tegas dan secara hukum," ungkap Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan usai sidang kabinet.

Baca: Titah AHY ke Kader Demokrat: Jaga Lisan, Jangan Sakiti Perasaan Rakyat

Prabowo, kata Sjafrie juga meminta agar keselamatan pribadi pemilik rumah harus menjadi perhatian utama.

"Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan maka petugas tidak ragu ragu mengambil tindakan tegas kepada pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki pribadi maupun institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman," paparnya.

Menurut Sjafrie, langkah tegas yang ditempuh Polri dan TNI merupakan bagian dari penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjaga kedaulatan negara kesatuan RI.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Hadiri HUT ke-79 Bhayangkara, Ucapkan Terima Kasih ke Polri