Bahaya! Banyak Daerah RI Tak Punya Cadangan Beras, Wilayah Ini Memerah

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap masih ada puluhan daerah di Indonesia yang belum memiliki cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD), khususnya beras. Kondisi ini dinilai berisiko terhadap stabilitas pangan di daerah.

Sekretaris Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, berdasarkan data Juli 2025, tercatat cadangan beras pemerintah kabupaten/kota sebesar 13.702,97 ton yang tersebar di 318 wilayah. Namun dari jumlah itu, ternyata masih ada daerah yang belum memiliki stok sama sekali.

"Masih terdapat 44 kabupaten/kota yang belum memiliki stok, sedangkan 31 kabupaten/kota belum memiliki regulasi, namun telah memiliki stok," kata Sarwo Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa (19/8/2025).

Sarwo menuturkan, peta distribusi menunjukkan sejumlah daerah di Maluku, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya sama sekali belum memiliki cadangan beras pemerintah daerah. Khusus DKI Jakarta, cadangannya dikelola oleh BUMD pangan Jakarta.

"Sementara itu, stok cadangan beras pemerintah provinsi tercatat sebesar 7.064,20 ton. Saat ini 33 provinsi telah memiliki regulasi sekaligus mengelola CBPP (cadangan beras pemerintah pusat), adapun Provinsi Sumatra Selatan sudah memiliki regulasi tetapi belum memiliki stok," ujarnya.

Baca: Istana Soroti Penyaluran Beras SPHP Tak Sampai 3%, Tunjuk Ada Masalah

Ia menjelaskan, dasar hukum penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) diatur dalam Peraturan Bapanas No. 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Perbadan No. 15 Tahun 2023. Aturan ini mengatur tata cara penghitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah.

"Pengadaan cadangan beras pemerintah daerah dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran masing-masing daerah.Pendanaan penyelenggaraan cadangan beras pemerintah daerah bersumber dari APBD, dana desa, dan atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan-undangan," terang dia.

Sarwo menambahkan, aturan tersebut juga didukung Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri tentang penguatan CPPD. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah bisa memperkuat cadangan pangannya.

"Sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga, harga lebih stabil, dan masyarakat terlindung dari risiko kerawanan pangan," katanya.

Lebih lanjut, Sarwo mengatakan pihaknya juga telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional, diantaranya, realisasi serapan gabah beras hingga pertengahan Agustus telah mencapai 2,82 juta ton setara beras atau 94,16% dari target 3 juta ton.

Kemudian, stok beras CBP tercatat 3,91 juta ton, sementara penyaluran beras SPHP sudah mencapai 215,9 ribu ton tahun ini.

Bapanas, katanya, juga telah menyalurkan bantuan pangan 10 kg beras per bulan kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Juni-Juli 2025. Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar di 6.508 titik di 308 kabupaten/kota dan 35 provinsi.

Selain itu, 1.053 enumerator aktif melaporkan harga pangan setiap hari sebagai dasar kebijakan pengambilan, serta 1.448 kios pangan telah tersedia di 33 provinsi untuk mendekati akses strategi pangan kepada masyarakat.

Baca: Keras! Kantor Tito Ingatkan Stok Beras Bulog Bisa Rugikan Negara

Foto: Posisi cadangan beras pemerintah daerah per Juli 2025, sumber: Paparan Bapanas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Selasa (19/8/2025). (YouTube/Kemendagri) Posisi cadangan beras pemerintah daerah per Juli 2025, sumber: Paparan Bapanas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Selasa (19/8/2025). (YouTube/Kemendagri)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Harga Beras Dunia Ambles, RI Bakal Ikutan Turun? Ini Kata Bos Bapanas