Wamenkeu & Komisi XI Bicara Peluang APBN Tak Lagi Defisit di 2027
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menargetkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di bawah masa kepemimpinannya tak akan lagi defisit pada 2027 atau 2028. Untuk merealisasikan itu, pemerintah menargetkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.
Defisit APBN ia targetkan akan terus turun dari tahun ke tahunnya, dari 2025 sebesar 2,78% dari PDB menjadi hanya sebesar 2,48% dari PDB. Nilainya dari semula sebesar Rp 662 triliun pada 2025 menjadi Rp 638 triliun pada 2026.
Untuk mencapai target APBN tanpa defisit, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, tentu pemerintah harus mereduksi beban defisit, seperti saat ini yang berada di level 2,48% dari produk domestik bruto (PDB). Cara untuk menekan defisit itu penerimaan negara akan dikerek ke depannya.
"Jadi saya kira kita sudah dengar komitmen presiden ya, kita harus upayakan semaksimal mungkin dari sisi optimalisasi penerimaan negara," kata Anggito dalam acara Special Talkshow Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).
Strategi untuk terus mengerek penerimaan negara mulai tahun ini kata Anggito dilakukan melalui tiga strategi, yang tidak satupun menggunakan strategi kenaikan tarif hingga perluasan objek pajak baru.
Strategi pertama ialah dengan terus menyamakan gerak pertumbuhan penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi. "Sehingga bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa meningkatkan penerimaan negara minimal 1 lawan 1, kalau dia tumbuh 5% ya penerimaan negara tumbuh 5%," ucap Anggito.
Strategi kedua, ialah dengan memanfaatkan data-data transaksi digital dan beberapa big data. "Baik itu Coretax, Simbara, Ceisa. Banyak sekarang transaksi-transaksi yang dulu manual, sekarang dilakukan secara digital, baik dalam dan luar negeri," ungkap Anggito.
Strategi ketiga dalam mendongkrak penerimaan negara ialah mengoptimalkan setoran dari sektor sumber daya alam atau (SDA), baik itu setoran dalam bentuk pajak dan PNBP.
"Peluangnya masih banyak baik dari sisi pengawasan maupun penegakan hukum, jadi saya percaya kita masih bisa tingkatkan pajak dan PNBP dari SDA," tutur Anggito.
"Jadi tiga komponen itu mudah-mudahan bisa tingkatkan tax ratio kita, tapi seberapanya kita akan bicarakan dengan DPR dulu karena konsekuensinya tidak kecil," kata Anggito.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan, untuk membuat APBN tak lagi defisit ke depannya, tak ada pilihan lain bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan usaha lebih atau extra effort dalam mengumpulkan penerimaan negara.
"Kalau Pak Presiden memerintahkan harus menelan ini semua, enggak ada kata lain, semua harus melakukan extra effort, daya, upaya, pikiran, sumber daya, semua harus dilakukan," kata Misbakhun.
Meski begitu, Misbakhun mengakui, langkah pemerintah untuk membuat APBN pada level yang seimbang atau tak ada defisit berat dilakukan jika kebijakan ekspansif terus menjadi kebijakan utama.
"Teorinya sekarang volume APBN kita sekarang Rp 3.786,5 triliun. Kalau tidak pumping dan sebagainya mau dinaikin 2027, naik ke Rp 200 triliun ya masuk zona Rp 4.000 triliun, dan 2028 naik lagi Rp 200 triliun menjadi Rp 4.200 triliun, artinya trajektorinya melompat" ujar Misbakhun.
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Bawa Kabar Baik, Setoran Pajak Berbalik Positif di Maret
